Hindari Sanksi, KPU Kejar Pembahasan PKPU Pemilu 2019
Selasa, 20 Juni 2017 - 15:01 WIB
Hindari Sanksi, KPU Kejar Pembahasan PKPU Pemilu 2019
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya memiliki sedikit waktu untuk menyanggupi amanat UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Legislatif (Pileg) yang memerintahkan persiapan pemilu dilaksanakan 22 bulan sebelum hari pemungutan suara.
Merespons hal itu, KPU bergerak cepat dengan menyiapkan draft tahapan program dan jadwal yang segera dibawa ke DPR untuk dikonsultasikan. “Besok kita akan ajukan ke DPR untuk segera mendapat kepastian kapan bisa dikonsultasikan,” ujar Ketua KPU Arief Budiman di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (20/6/2017).
Sebagaimana diketahui batas akhir 22 bulan dimulainya tahapan pemilu jatuh pada akhir bulan ini. Hal itu didasarkan pada hitungan pemungutan suara dilaksanakan pada April 2019.
Menurut Arief, KPU saat ini hanya akan fokus pada persiapan menyusun PKPU tahapan. Dari sana menurut dia bisa diprediksikan dan dihitung kerja dan kebutuhan pemilu lainnya. “Kita fokus draft tahapan, lainnya segera tapi menyusul,” tutur Arief.
Sebelumnya Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) mengultimatum KPU untuk segera memulai tahapan Pemilu 2019 tanpa lagi menunggu pengesahan RUU yang masih alot dibahas pemerintah dan DPR. Menurut Plt Sekjen KIPP Kaka Suminta, KPU seharusnya menggunakan UU yang berlaku saat ini Nomor 8 Tahun 2012 untuk melaksanakan tahapan pemilu.
Kaka mengancam apabila KPU tetap tidak memulai tahapan Pemilu 2019, maka pihaknya siap melaporkan KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). “Karena kalau tidak juga memulai tahapan sama saja melanggar perintah UU tentang dimulainya tahapan 22 bulan,” ucap Kaka.
Kaka memastikan sikap lembaganya ini sebagai bentuk tanggung jawab moral KIPP Indonesia sebagai pemantau pemilu. “Sekaligus memastikan pemilu dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan,“ pungkasnya.
Merespons hal itu, KPU bergerak cepat dengan menyiapkan draft tahapan program dan jadwal yang segera dibawa ke DPR untuk dikonsultasikan. “Besok kita akan ajukan ke DPR untuk segera mendapat kepastian kapan bisa dikonsultasikan,” ujar Ketua KPU Arief Budiman di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (20/6/2017).
Sebagaimana diketahui batas akhir 22 bulan dimulainya tahapan pemilu jatuh pada akhir bulan ini. Hal itu didasarkan pada hitungan pemungutan suara dilaksanakan pada April 2019.
Menurut Arief, KPU saat ini hanya akan fokus pada persiapan menyusun PKPU tahapan. Dari sana menurut dia bisa diprediksikan dan dihitung kerja dan kebutuhan pemilu lainnya. “Kita fokus draft tahapan, lainnya segera tapi menyusul,” tutur Arief.
Sebelumnya Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) mengultimatum KPU untuk segera memulai tahapan Pemilu 2019 tanpa lagi menunggu pengesahan RUU yang masih alot dibahas pemerintah dan DPR. Menurut Plt Sekjen KIPP Kaka Suminta, KPU seharusnya menggunakan UU yang berlaku saat ini Nomor 8 Tahun 2012 untuk melaksanakan tahapan pemilu.
Kaka mengancam apabila KPU tetap tidak memulai tahapan Pemilu 2019, maka pihaknya siap melaporkan KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). “Karena kalau tidak juga memulai tahapan sama saja melanggar perintah UU tentang dimulainya tahapan 22 bulan,” ucap Kaka.
Kaka memastikan sikap lembaganya ini sebagai bentuk tanggung jawab moral KIPP Indonesia sebagai pemantau pemilu. “Sekaligus memastikan pemilu dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan,“ pungkasnya.
(kri)
