Krisis Qatar dan Indonesia

LANGKAH Arab Saudi dan enam negara lain dalam mengisolasi Qatar mulai berdampak bagi kawasan. Banyak negara mendorong agar secepatnya krisis Qatar itu bisa diselesaikan. Sebab, krisis Qatar yang berlarut-larut akan membawa dampak buruk, terutama bagi stabilitas politik keamanan Timur Tengah.

Kebijakan Arab Saudi dalam memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar ini cukup mengejutkan. Karena sebelumnya dua negara bertetangga ini sangat dekat dan saling mendukung dalam berbagai kegiatan politik di Timur Tengah.

Apalagi langkah Arab Saudi ini kemudian diikuti oleh Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Mesir, Yaman, Pemerintah Libya di bagian timur, dan Maladewa. Mereka menuduh Qatar mendukung, mendanai, dan melindungi kelompok ekstremis yang mengancam stabilitas kawasan. Qatar dinilai mendukung Al Qaida dan ISIS di sejumlah negara.

Tidak berhenti sampai di situ. Arab Saudi dkk juga mengusir para diplomat Qatar dari negaranya dan menarik diplomatnya pulang. Para diplomat Qatar diberi waktu tak lebih dari 2x24 jam untuk hengkang dari Arab Saudi.

Arab Saudi dkk juga memutuskan akses ekonomi Qatar dengan melarang penerbangan Qatar Airways di wilayah udara mereka. Jalur darat dan laut menuju dan dari Qatar juga ditutup.

Kondisi Qatar saat ini masih belum terlalu terpengaruh. Meskipun memang stok kebutuhan pangan mulai menipis karena pasokan dari UEA dan Arab Saudi tak bisa masuk.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin Qatar akan mengalami krisis ekonomi. Karena blokade ini berpotensi menimbulkan kekacauan bisnis perdagangan, jasa, investasi, dan keuangan.

Ada dua faktor utama yang membuat Arab Saudi pecah kongsi dengan Qatar tersebut. Pertama, Arab Saudi ingin menjadi pemimpin di kawasan. Kebijakan diplomatik Arab Saudi ini merupakan salah satu implementasi dari impiannya untuk bisa menjadi aktor utama di Timur Tengah.

Arab Saudi tidak mau Qatar terlalu dekat dengan Iran yang merupakan saingan utamanya di Timur Tengah. Selama ini Qatar terlalu dekat dengan Iran.

Qatar dituding mendukung Iran dan terorisme. Qatar juga merupakan pengekspor utama gas ke Iran. Singkatnya, langkah Arab Saudi ini sebenarnya ingin memisahkan Qatar dari musuh bebuyutannya, Iran.

Kedua, Qatar memiliki sistem pemerintahan yang lebih terbuka dan demokratis dibandingkan Arab Saudi. Arab Saudi khawatir keterbukaan di Qatar ini bisa merusak sistem kerajaan (monarki)-nya.

Kita ingat bagaimana dulu Arab Spring bergulir yang menghancurkan rezim otoriter di Timur Tengah dan Afrika. Apalagi akhir-akhir ini Qatar sering berbeda pendapat atau berbeda haluan politik luar negeri dengan Arab Saudi. Sikap Qatar tersebut dinilai ancaman tertentu bagi Arab Saudi.

Kita sangat berharap krisis Qatar bisa secepatnya diselesaikan. Di sini perlu peran dari negara-negara kunci seperti Amerika Serikat (AS) untuk menjadi penengah dengan membawa masalah tersebut ke meja perundingan.

Kita tahu AS merupakan negara yang memiliki pengaruh besar terhadap Arab Saudi dan Qatar. Tentu negara-negara lain juga bisa ikut menjadi bagian dari penyelesaian konflik ini.

Pemerintah Indonesia dengan politik bebas aktifnya tak boleh memihak ke salah satu pihak. Indonesia malah bisa memainkan perannya untuk ikut ambil bagian bagi penyelesaian konflik tersebut. Karena Indonesia memiliki hubungan yang baik dengan kedua kubu yang sedang bertikai. Sebagai negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia, suara Indonesia seharusnya cukup didengar.

Selain itu, pemerintah harus menyiapkan berbagai langkah antisipasi dalam merespons berbagai dampak yang mungkin muncul akibat memanasnya situasi di Timur Tengah tersebut. Ada sekitar 29.000 WNI bekerja di Qatar yang memerlukan perlindungan dan pendampingan jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi.

Indonesia juga harus terus berhubungan baik dengan kedua pihak untuk menjaga kepentingan nasional negara kita. Kita tentu tidak ingin krisis ini juga memengaruhi iklim perdagangan, pariwisata, dan investasi di Indonesia.