Pemerintah Raih Opini WTP, Jokowi: Ini Adalah Sebuah Kerja Keras
Pemerintah Raih Opini WTP, Jokowi: Ini Adalah Sebuah Kerja Keras
A
A
A
BOGOR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku senang pemerintah pusat berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2016.
Jokowi merasa senang karena opini WTP bisa diraih pemerintah pusat setelah 12 tahun lamanya tidak pernah mendapatkan opini tersebut.
"Ini adalah sebuah kerja keras kita selama ini, kementerian oleh semua lembaga dalam penggunaan uang rakyat pengguna APBN," ujar Jokowi dalam sambutan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP tahun 2016 di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/5/2017).
Jokowi juga mendapat laporan positif dari BPK, bahwa sekitar 84 persen kementerian dan lembaga mendapatkan opin serupa. Dia berharap, predikat WTP itu bisa dipertahankan dan terus diperbaiki. "Sisanya ada yang WDP (Wajar Dengan Pengecualian) ada yang disclaimer," tutur mantan Wali Kota Solo ini.
Jokowi berpesan kepada kementerian/lembaga yang belum tembus predikat WTP, agar membentuk 'taks force'. Menurutnya, predikat WTP dinilai sebagai hal yang biasa saja.
Sebab menurutnya, kewajiban Pemerintah adalah meraih predikat tersebut sebagai bentuk tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran negara kepada masyarakat.
"Tapi masih ada yang terutama disclaimer. Saya titip karena WTP ini kita bangun karena ada taks force di BPK di pemerintah yang selalu berhubungan. Saya minta dibentuk taks force khusus agar loncat ke WTP. Jadi kementerian yang WTP," pungkasnya.
Jokowi merasa senang karena opini WTP bisa diraih pemerintah pusat setelah 12 tahun lamanya tidak pernah mendapatkan opini tersebut.
"Ini adalah sebuah kerja keras kita selama ini, kementerian oleh semua lembaga dalam penggunaan uang rakyat pengguna APBN," ujar Jokowi dalam sambutan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP tahun 2016 di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/5/2017).
Jokowi juga mendapat laporan positif dari BPK, bahwa sekitar 84 persen kementerian dan lembaga mendapatkan opin serupa. Dia berharap, predikat WTP itu bisa dipertahankan dan terus diperbaiki. "Sisanya ada yang WDP (Wajar Dengan Pengecualian) ada yang disclaimer," tutur mantan Wali Kota Solo ini.
Jokowi berpesan kepada kementerian/lembaga yang belum tembus predikat WTP, agar membentuk 'taks force'. Menurutnya, predikat WTP dinilai sebagai hal yang biasa saja.
Sebab menurutnya, kewajiban Pemerintah adalah meraih predikat tersebut sebagai bentuk tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran negara kepada masyarakat.
"Tapi masih ada yang terutama disclaimer. Saya titip karena WTP ini kita bangun karena ada taks force di BPK di pemerintah yang selalu berhubungan. Saya minta dibentuk taks force khusus agar loncat ke WTP. Jadi kementerian yang WTP," pungkasnya.
(maf)
Explore More