Pemerintah Diminta Segera Redam Isu Minahasa Merdeka

Rabu, 17 Mei 2017 - 16:13 WIB
Pemerintah Diminta Segera...
Pemerintah Diminta Segera Redam Isu Minahasa Merdeka
A A A
JAKARTA - DPR meminta pemerintah segera turun tangan menyikapi adanya isu permintaan melaksanakan referendum atau jajak pendapat mengenai kemerdekaan Minahasa, Sulawesi Utara.

Pemerintah pun disarankan untuk aktif memberikan pengertian kepada para warga yang menyerukan usulan Minahasa merdeka. ‎"Secepatnya pemerintah selesaikan," kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (17/5/2017).

Dia berharap pemerintah bisa mengajak komunikasi masyarakat Minahasa yang meminta daerah merdeka. "Itu kan juga saudara-saudara kita, kasih pengertian, mungkin ada komunikasi yang terputus, belum tersambungkan, aspirasi berhenti. Kita jembatani sebagai aspirasi masyarakat yang harus dijemput bola," tuturnya. (Baca Juga: DPR Minta Pemerintah Tak Sepelekan Seruan Minahasa Merdeka )

Seruan Minahasa merdeka muncul pascavonis dua tahun penjara Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam kasus penodaan agama dan penghadangan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah oleh sejumlah warga di Bandara Sam Ratulangi, Manado, beberapa hari lalu. Bahkan beberapa waktu lalu juga muncul seruan deklarasi Minahasa merdeka.
(dam)
Berita Terkait
Ancaman Hoaks Terhadap...
Ancaman Hoaks Terhadap Kedaulatan NKRI di Dunia Siber
Hebatnya Satuan Korps...
Hebatnya Satuan Korps Hiu Kencana Koarmada II Bertugas dalam Senyap
Lindungi Kedaulatan...
Lindungi Kedaulatan NKRI, Indonesia Rancang Strategi Keamanan Nasional
Kopassus Ajak Keluarga...
Kopassus Ajak Keluarga Besar TNI Jaga Kedaulatan NKRI
Pemerintah Diminta Tegas...
Pemerintah Diminta Tegas dan Serius Jaga Kedaulatan NKRI
Syarief Hasan Demokrat...
Syarief Hasan Demokrat Nilai China Lecehkan Kedaulatan NKRI
Berita Terkini
KPK Sebut OTT Bupati...
KPK Sebut OTT Bupati Lombok Barat Naik ke Tahap Penyidikan
Rapat Paripurna DPR...
Rapat Paripurna DPR RI Hari Ini Sahkan RUU PFII hingga Tetapkan Anggota KPI
Evaluasi Program MBG,...
Evaluasi Program MBG, BGN Cek Ulang Validitas 63 Juta Penerima Manfaat-Insentif SPPG
Heboh Kipas Angin Rp1,8...
Heboh Kipas Angin Rp1,8 T untuk Kopdes, KPK Ingatkan Pengadaan Barang Titik Rawan Korupsi
Komisi I DPR Setujui...
Komisi I DPR Setujui Hibah Kapal Induk Giuseppe Garibaldi, Nurul Arifin: Perkuat Pertahanan dan Tingkatkan Daya Gentar
Hasil Perampasan Aset...
Hasil Perampasan Aset Diurus Badan Khusus, Komisi III DPR: Perlu Ada Tim Pengawasan
Infografis
8 Kebijakan Baru Pemerintah...
8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global! WFH hingga MBG
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved