Pemerintah dan DPR Terus Kerja Sama Selesaikan RUU Pemilu

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai, wajar ada tarik ulur pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu yang dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus) dan Panitia Kerja (Panja) DPR.

Menurut Tjahjo, tarik ulur yang terjadi di pa‎nsus dan panja merupakan hal yang wajar. Sebab hal ini tak lepas dari strategi partai politik (parpol) dalam memenangkan pemilu legislatif dan pemilu presiden.

‎"Tapi ketua pansus dan ketua panja sangat demokratis berupaya terus mengupayakan mendekatkan adanya perbedaan-perbedaan, juga bersama pemerintah‎," ujar Tjahjo dalam pers rilisnya kepada wartawan, Jumat (5/5/2017).

Tjahjo mengatakan, pemerintah dengan pansus dan panja terus bekerja sama. Menurutnya, pansus dan panja menyerahkan simulasi kepada pemerintah yang kemudian dibahas secara bersama-sama.

Tjahjo mengaku yakin, akan ada titik temu dan kompromi yang dilakukan pimpinan fraksi, pimpinan parpol dan pimpinan DPR yang kemudian diputuskan dalam paripurna.

"Pemerintah dan DPR semangatnya satu, menyusun Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang lengkap, yang memenuhi semua aspirasi dan berlaku jika panjang (tidak tiap lima tahun diubah)," pungkasnya.