Potensi Investasi Besar
Selasa, 25 April 2017 - 08:14 WIB
Potensi Investasi Besar
A
A
A
PEMERINTAH menyadari bahwa investasi adalah salah satu instrumen untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang telah dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hanya, potensi investasi yang terbilang besar di negeri ini belum sepenuhnya bisa tergarap semaksimal mungkin.
Persoalannya, potensi investasi yang menjanjikan itu masih terganjal sejumlah aturan. Karena itu, untuk memaksimalkan potensi tersebut dengan menerbitkan aturan baru bukanlah langka yang tepat, bahkan kalau perlu mengurangi aturan yang ada.
Selama ini, aturan yang tumpang tindih dari lembaga dan kementerian masih menjadi persoalan klasik dalam bidang investasi. Begitu pula terkait aturan yang diterbitkan sejumlah pemerintah daerah yang tidak sejalan dengan regulasi yang dihadirkan pemerintah pusat yang selalu berusaha menyederhanakan aturan investasi.
Kondisi tersebut sangat dipahami Presiden Joko Widodo (Jokowi). Simak saja pernyataan orang nomor satu di negeri ini ketika membuka Sidang Kabinet Paripurna Mengenai Pagu Indikatif Tahun 2018 di Istana Negara awal April lalu, bahwa peluang investasi di Indonesia besar sekali dan tidak sedikit investor yang berminat.
Lalu mengapa realisasi investasi masih belum sesuai harapan? Pokok masalahnya, sebagaimana ditegaskan Presiden Jokowi bahwa penyakitnya ada di dalam tubuh sendiri, yakni terkait dengan persoalan regulasi atau aturan. Sehubungan itu, mantan gubernur DKI Jakarta itu meminta tak perlu lagi buat aturan.
Instrumen lainnya yang menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi adalah menggenjot ekspor setinggi mungkin. Dalam beberapa tahun terakhir ini, kinerja ekspor belum memberikan optimisme alias masih lesu.
Namun, pemerintah tetap mencari terobosan untuk menggenjot ekspor dengan membuka sejumlah negara tujuan ekspor yang baru. Dalam berbagai kesempatan, Presiden selalu menyerukan untuk mengirim rombongan misi dagang guna melihat peluang ekspor ke berbagai negara.
Bicara soal peluang investasi, mata pemerintah seakan baru terbuka lebar pascakedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz pada Maret lalu. Secara gamblang, Presiden Jokowi menyatakan sedikit kecewa dengan nilai investasi yang ditanamkan Raja Salman yang hanya tercatat Rp89 triliun, bandingkan dengan nilai investasi di China yang mencapai Rp870 triliun atau hampir sepuluh kali lipat dengan komitmen investasi di Indonesia. Namun, Presiden tak ingin larut dengan kekecewaannya dan menjadikan sebagai bahan introspeksi diri mengapa Arab Saudi lebih senang berbisnis dengan China.
Mengapa Arab Saudi lebih tertarik berinvestasi di China dibandingkan ke Indonesia? Hal itu dipengaruhi berbagai sebab, setidaknya sebagaimana dipaparkan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati adalah karakteristik investor Timur Tengah yang menyukai kepraktisan, umumnya memburu investasi yang instan.
Bagi investor Arab Saudi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi diiringi iklim investasi yang stabil menjadikan Negeri Panda itu lebih menarik sebagai tempat investasi dibandingkan dengan negara lain. Selain itu, kemudahan berbisnis dan kelengkapan infrastruktur sudah pasti jauh lebih maju terutama bila dibandingkan dengan Indonesia.
Pemerintah memang harus melakukan introspeksi diri bila ingin mengembangkan potensi investasi yang ada, karena target investasi yang dipatok dari tahu ke tahun terus meningkat. Untuk tahun ini, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memasang target realisasi investasi sebesar USD51 miliar, dan tahun depan mencapai USD65 miliar.
Dengan demikian, total investasi yang harus direalisasikan selama dua tahun ke depan atau 2018 tercatat sekitar USD116 miliar atau setara Rp1.508 triliun pada kurs Rp13.000 per dolar AS.
Pihak BKPM mengakui target itu cukup besar dan terlihat sangat ambisius, namun sangat optimistis hal itu tercapai dengan berpatokan pada komitmen investasi yang sudah terdaftar di BKPM sepanjang 2015 dan 2016. Sejumlah aktivitas ditempuh BKPM untuk memuluskan realisasi investasi tersebut, di antaranya menjalin kerja sama dengan China Export and Credit Insurance Corporation (Sinosure) untuk mempromosikan peluang investasi di Indonesia kepada dunia usaha China.
Sekadar informasi, Sinosure adalah perusahaan negara China yang fokus pada pemberian asuransi dan pinjaman untuk investasi. Memang, pemerintah harus belajar lebih banyak dari pemerintah China bagaimana cara menarik investor untuk menanamkan modal di negeri ini.
Persoalannya, potensi investasi yang menjanjikan itu masih terganjal sejumlah aturan. Karena itu, untuk memaksimalkan potensi tersebut dengan menerbitkan aturan baru bukanlah langka yang tepat, bahkan kalau perlu mengurangi aturan yang ada.
Selama ini, aturan yang tumpang tindih dari lembaga dan kementerian masih menjadi persoalan klasik dalam bidang investasi. Begitu pula terkait aturan yang diterbitkan sejumlah pemerintah daerah yang tidak sejalan dengan regulasi yang dihadirkan pemerintah pusat yang selalu berusaha menyederhanakan aturan investasi.
Kondisi tersebut sangat dipahami Presiden Joko Widodo (Jokowi). Simak saja pernyataan orang nomor satu di negeri ini ketika membuka Sidang Kabinet Paripurna Mengenai Pagu Indikatif Tahun 2018 di Istana Negara awal April lalu, bahwa peluang investasi di Indonesia besar sekali dan tidak sedikit investor yang berminat.
Lalu mengapa realisasi investasi masih belum sesuai harapan? Pokok masalahnya, sebagaimana ditegaskan Presiden Jokowi bahwa penyakitnya ada di dalam tubuh sendiri, yakni terkait dengan persoalan regulasi atau aturan. Sehubungan itu, mantan gubernur DKI Jakarta itu meminta tak perlu lagi buat aturan.
Instrumen lainnya yang menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi adalah menggenjot ekspor setinggi mungkin. Dalam beberapa tahun terakhir ini, kinerja ekspor belum memberikan optimisme alias masih lesu.
Namun, pemerintah tetap mencari terobosan untuk menggenjot ekspor dengan membuka sejumlah negara tujuan ekspor yang baru. Dalam berbagai kesempatan, Presiden selalu menyerukan untuk mengirim rombongan misi dagang guna melihat peluang ekspor ke berbagai negara.
Bicara soal peluang investasi, mata pemerintah seakan baru terbuka lebar pascakedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz pada Maret lalu. Secara gamblang, Presiden Jokowi menyatakan sedikit kecewa dengan nilai investasi yang ditanamkan Raja Salman yang hanya tercatat Rp89 triliun, bandingkan dengan nilai investasi di China yang mencapai Rp870 triliun atau hampir sepuluh kali lipat dengan komitmen investasi di Indonesia. Namun, Presiden tak ingin larut dengan kekecewaannya dan menjadikan sebagai bahan introspeksi diri mengapa Arab Saudi lebih senang berbisnis dengan China.
Mengapa Arab Saudi lebih tertarik berinvestasi di China dibandingkan ke Indonesia? Hal itu dipengaruhi berbagai sebab, setidaknya sebagaimana dipaparkan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati adalah karakteristik investor Timur Tengah yang menyukai kepraktisan, umumnya memburu investasi yang instan.
Bagi investor Arab Saudi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi diiringi iklim investasi yang stabil menjadikan Negeri Panda itu lebih menarik sebagai tempat investasi dibandingkan dengan negara lain. Selain itu, kemudahan berbisnis dan kelengkapan infrastruktur sudah pasti jauh lebih maju terutama bila dibandingkan dengan Indonesia.
Pemerintah memang harus melakukan introspeksi diri bila ingin mengembangkan potensi investasi yang ada, karena target investasi yang dipatok dari tahu ke tahun terus meningkat. Untuk tahun ini, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memasang target realisasi investasi sebesar USD51 miliar, dan tahun depan mencapai USD65 miliar.
Dengan demikian, total investasi yang harus direalisasikan selama dua tahun ke depan atau 2018 tercatat sekitar USD116 miliar atau setara Rp1.508 triliun pada kurs Rp13.000 per dolar AS.
Pihak BKPM mengakui target itu cukup besar dan terlihat sangat ambisius, namun sangat optimistis hal itu tercapai dengan berpatokan pada komitmen investasi yang sudah terdaftar di BKPM sepanjang 2015 dan 2016. Sejumlah aktivitas ditempuh BKPM untuk memuluskan realisasi investasi tersebut, di antaranya menjalin kerja sama dengan China Export and Credit Insurance Corporation (Sinosure) untuk mempromosikan peluang investasi di Indonesia kepada dunia usaha China.
Sekadar informasi, Sinosure adalah perusahaan negara China yang fokus pada pemberian asuransi dan pinjaman untuk investasi. Memang, pemerintah harus belajar lebih banyak dari pemerintah China bagaimana cara menarik investor untuk menanamkan modal di negeri ini.
(poe)
