PPP Optimistis RUU Pemilu Rampung Sesuai Jadwal
Minggu, 16 April 2017 - 11:10 WIB
PPP Optimistis RUU Pemilu Rampung Sesuai Jadwal
A
A
A
JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) optimis Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu rampung sesuai jadwal. Ketua Umum PPP Romahurmuziy mengaku mendapatkan laporan tiap hari perkembangan RUU Pemilu di ruang panitia khusus (Pansus).
"Saya optimis RUU Pemilu nanti pada saat yang sudah ditenggatkan akan selesai," ujar pria yang akrab disapa Romi ini dalam keterangan tertulisnya, Minggu (16/4/2017).
Kata dia, sebenarnya tenggat di akhir april ini mengejar waktu masa sidang dan akan berhadapan dengan masa reses. "Karena itu, jika Pansus tidak bisa menyelesaikan pada masa sidang ini, masih ada waktu yang cukup luang selama masa reses besok," katanya.
Diakuinya, posisi DPR bersama pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu itu bak kejar tayang. "Jadi saya yakin sampai bulan mei yang akan datang di pertengahan juga akan tuntas," paparnya.
Dia menjelaskan, isu-isu yang tersisa yaitu isu-isu yang sangat krusial dan jumlahnya sangat sedikit. Di antaranya isu tentang parliamentary threshold, terbuka atau tertutup.
Kemudian yang cukup menyita perhatian seperti verifikasi partai politik disepakati beberapa malam yang lalu untuk tidak dilakukan verifikasi terhadap partai yang sudah pernah melaksanakan verifikasi karena tidak ada perubahan syarat verifikasi.
Lalu yang masih cukup krusial di pemilu presiden yaitu presidential threshold apakah 0% ekstrim. Beberapa fraksi yang minoritas masih menginginkan 0% seperti Partai Demokrat dan Partai Gerindra.
"Tapi Fraksi PPP masih menghendaki 30% misalnya. Itu belum putus," imbuhnya.
Selain itu, waktu pelaksanaan pilpres dan pileg bersamaan apakah mengacu pada pelaksanaan Pileg 2014 dihitung lima tahun. Sehingga April 2019 ataukah mengacu pada waktu pelaksanaan Pilpres 2014 dihitung juni 2019. "Ini belum putus. Karena kalau disatukan, mau pakai waktu yang mana," katanya.
Dia menambahkan, kalau kemudian memotong masa kerja presiden, maka jabatan presiden sekarang menjadi tidak persis lima tahun. Namun kalau memperpanjang DPR, sedikit tidak ada persoalan.
Sehingga, lanjut dia, memang kecenderungannya adalah menyatukan pada waktu pelaksanaan pilpres sehingga jatuhnya di 9 juni 2019. "Jadi saya yakin isu-isu yang krusial ini sejak awal sudah kita petakan, dan ini nantinya akan selesai pada saatnya," pungkasnya.
"Saya optimis RUU Pemilu nanti pada saat yang sudah ditenggatkan akan selesai," ujar pria yang akrab disapa Romi ini dalam keterangan tertulisnya, Minggu (16/4/2017).
Kata dia, sebenarnya tenggat di akhir april ini mengejar waktu masa sidang dan akan berhadapan dengan masa reses. "Karena itu, jika Pansus tidak bisa menyelesaikan pada masa sidang ini, masih ada waktu yang cukup luang selama masa reses besok," katanya.
Diakuinya, posisi DPR bersama pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu itu bak kejar tayang. "Jadi saya yakin sampai bulan mei yang akan datang di pertengahan juga akan tuntas," paparnya.
Dia menjelaskan, isu-isu yang tersisa yaitu isu-isu yang sangat krusial dan jumlahnya sangat sedikit. Di antaranya isu tentang parliamentary threshold, terbuka atau tertutup.
Kemudian yang cukup menyita perhatian seperti verifikasi partai politik disepakati beberapa malam yang lalu untuk tidak dilakukan verifikasi terhadap partai yang sudah pernah melaksanakan verifikasi karena tidak ada perubahan syarat verifikasi.
Lalu yang masih cukup krusial di pemilu presiden yaitu presidential threshold apakah 0% ekstrim. Beberapa fraksi yang minoritas masih menginginkan 0% seperti Partai Demokrat dan Partai Gerindra.
"Tapi Fraksi PPP masih menghendaki 30% misalnya. Itu belum putus," imbuhnya.
Selain itu, waktu pelaksanaan pilpres dan pileg bersamaan apakah mengacu pada pelaksanaan Pileg 2014 dihitung lima tahun. Sehingga April 2019 ataukah mengacu pada waktu pelaksanaan Pilpres 2014 dihitung juni 2019. "Ini belum putus. Karena kalau disatukan, mau pakai waktu yang mana," katanya.
Dia menambahkan, kalau kemudian memotong masa kerja presiden, maka jabatan presiden sekarang menjadi tidak persis lima tahun. Namun kalau memperpanjang DPR, sedikit tidak ada persoalan.
Sehingga, lanjut dia, memang kecenderungannya adalah menyatukan pada waktu pelaksanaan pilpres sehingga jatuhnya di 9 juni 2019. "Jadi saya yakin isu-isu yang krusial ini sejak awal sudah kita petakan, dan ini nantinya akan selesai pada saatnya," pungkasnya.
(kri)
