Teror terhadap Aparat

PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan diserang menggunakan siraman air keras dan membuat luka di beberapa bagian wajah termasuk mata. Ini bukan sebuah tindakan kriminal biasa jika dikaitkan beberapa kasus korupsi yang tengah ditangani KPK ataupun reputasi Novel yang selama ini tidak berkompromi dengan tindakan-tindakan korupsi, meski melibatkan pejabat negara.

Seperti yang dikatakan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, apa yang menimpa Novel adalah aksi terorisme terhadap pemberantasan korupsi. Tindakan yang banyak pihak sebagai tindakan brutal yang mengancam upaya aparat terutama KPK dalam memberantas penyakit negeri ini, yaitu korupsi.

Wajar jika Presiden Joko Widodo menganggap tindakan tersebut sebuah tidak beradab dan memerintahkan langsung Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian untuk menangkap pelaku dan mengusut tuntas motif di balik penyerangan tersebut. Banyak tokoh yang menyampaikan simpati kepada apa yang dialami Novel dan mengutuk keras tindakan tersebut.

Memang upaya-upaya untuk melemahkan pemberantasan korupsi sering mewarnai di negeri ini. Memberantas korupsi di negeri ini adalah menabuh genderang perang dan tentu aparat ataupun negara tidak boleh kalah atau lemah dengan aksi-aksi perlawanan tersebut.

Semua sepakat, bahwa kasus yang menimpa Novel bukanlah kriminal biasa (extraordinary crime) bahkan bisa disebut aksi terorisme. Jika melihat sekala kasus yang menimpa Novel, polisi tidak hanya harus membentuk tim khusus, tetapi juga harus mampu mengungkap kasus ini. Ini akan menjadi taruhan kepolisian.

Selama ini polisi sangat lihai dan piawai dalam mengungkap kasus-kasus terorisme yang terjadi di Tanah Air. Artinya polisi pun tidak akan terlalu sulit untuk mengungkap pelaku dan motif kasus ini.

Sekali lagi, ini akan menjadi pertaruhan kepolisian. Harapannya, semua masyarakat dan tokoh tentu polisi bisa mengungkap kasus ini.

Dengan mengungkap kasus ini, artinya berhasil berani dan berhasil melawan aksi perlawanan terhadap pemberantasan korupsi. Jika tidak, tentu aparat dan negara berhasil dikalahkan atau dilemahkan oleh mereka yang tidak mau korupsi di negeri ini diberantas.

Jadi wajar ini akan menjadi catatan penting bagi kepolisian dan pemerintahan Jokowi-JK dalam upaya memberantas korupsi. Jika terungkap maka akan menjadi catatan positif, sedangkan akan menjadi catatan negatif jika gagal mengungkap kasus ini.

Catatan lain adalah, jika tuntutan untuk mengungkap kasus ini begitu kuat maka kepolisian juga harus benar-benar jujur dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Masyarakat sekarang sudah cukup cerdas dalam mengonsumsi informasi sehingga akan terus mengawasi dan mengawal kinerja kepolisian.

Transparansi penyelidikan dan penyidikan akan juga menjadi catatan tersendiri bagi kepolisian. Keberanian polisi mengungkap dengan jujur kasus ini akan membuat nama kepolisian—bahkan negara, akan baik.

Kenapa jujur, transparan, dan berani? Karena kasus ini memungkinkan melibatkan sebuah konspirasi besar terkait dengan kasus-kasus yang tentang ditangani KPK ataupun yang tengah ditangani Novel dkk.

Keberadaan aktor intelektual sangat dimungkinkan jika, sekali lagi, melihat sepak terjang KPK dan Novel sejauh ini. Beberapa kasus besar yang tengah ditangani KPK saat ini memang membuat para koruptor geram.

Kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, kasus pengadaan peralatan di Bakamla dll. Apalagi Novel selama ini adalah penyidik kasus-kasus besar seperti kasus wisma atlet Hambalang, kasus jual-beli perkara di Mahkamah Konstitusi, kasus simulator SIM Polri, dan terakhir megakorupsi e-KTP.

Penanganan kasus ini harus tuntas jika aparat dan negara tidak mau disebut kalah dalam upaya pemberantasan korupsi. Pengungkapan kasus ini akan semakin meningkatkan kepercayaan diri para penyidik kasus-kasus korupsi.

Kita berharap polisi dengan back up Presiden harus benar-benar mampu. Jika pelaku teror beberapa hari lalu di Jawa Timur berhasil diungkap, semestinya kasus yang menimpa Novel bisa diungkap tuntas.