Menkumham Nilai Kebijakan Bebas Visa Masih Efektif
Senin, 10 April 2017 - 15:39 WIB
Menkumham Nilai Kebijakan Bebas Visa Masih Efektif
A
A
A
JAKARTA - Komisi III DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly.
Ada sejumlah kebijakan yang dibahas dalam raker tersebut, salah satunya terkait evaluasi kebijakan bebas visa yang diterapkan di Indonesia.
Yasonna mengatakan, kebijakan bebas visa di Indonesia masih berjalan efektif. Kebijakan tersebut, kata Yasonna, berhasil meningkatkan devisa Indonesia.
Meski disebut masih berjalan efektif, Yasonna mengakui ada persoalan terkait kedatangan tenaga kerja dan turis asal Australia dan China ke Indonesia.
"Kebijakan ini masih on the track. Untuk Australia, Cina, yang ada persoalan tenaga kerja dan turis," kata Yasonna di ruang rapat Komisi III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Senin (10/4/2017).
Di balik keberhasilan menerapkan kebijakan bebas visa, Yasonna mengungkapkan pentingnya pengawasan terhadap orang asing yang datang ke Indonesia.
Yasona juga setuju bila evaluasi terhadap beberapa poin kebijakan bebas visa dilakukan lembaga terkait, seperti Kementeri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Polri hingga Kementerian Pariwisata.
"Kita tidak boleh lengah terhadap pengawasan orang asing. Kami setuju evaluasi dipimpin Kemenko Polhukam," ucap Yasonna.
Ada sejumlah kebijakan yang dibahas dalam raker tersebut, salah satunya terkait evaluasi kebijakan bebas visa yang diterapkan di Indonesia.
Yasonna mengatakan, kebijakan bebas visa di Indonesia masih berjalan efektif. Kebijakan tersebut, kata Yasonna, berhasil meningkatkan devisa Indonesia.
Meski disebut masih berjalan efektif, Yasonna mengakui ada persoalan terkait kedatangan tenaga kerja dan turis asal Australia dan China ke Indonesia.
"Kebijakan ini masih on the track. Untuk Australia, Cina, yang ada persoalan tenaga kerja dan turis," kata Yasonna di ruang rapat Komisi III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Senin (10/4/2017).
Di balik keberhasilan menerapkan kebijakan bebas visa, Yasonna mengungkapkan pentingnya pengawasan terhadap orang asing yang datang ke Indonesia.
Yasona juga setuju bila evaluasi terhadap beberapa poin kebijakan bebas visa dilakukan lembaga terkait, seperti Kementeri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Polri hingga Kementerian Pariwisata.
"Kita tidak boleh lengah terhadap pengawasan orang asing. Kami setuju evaluasi dipimpin Kemenko Polhukam," ucap Yasonna.
(dam)
