Gubernur Ikut Ratas

GUNA menggenjot proyek prioritas nasional, terutama yang ada di daerah, rupanya Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak ingin sekadar mendapat laporan dari pemerintah daerah. Dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Negara, Jokowi selalu menghadirkan kepala daerah, terutama yang berkaitan dengan pembangunan atau proyek yang sedang dibahas.

Bahasannya selain fokus pada proyek nasional, juga membedah potensi perekonomian di daerah untuk dioptimalkan. Kehadiran kepala daerah dalam rapat terbatas ternyata dinilai sangat membantu pemerintah pusat mengontrol aktivitas pembangunan di daerah yang kini banyak mendapat perhatian dari pemerintah pusat.

Dalam rapat terbatas awal pekan ini, giliran Gubernur Lampung Ridho Ficardo yang diundang. Kehadiran kepala daerah pada setiap rapat terbatas diakui Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution sangat memudahkan antara pemerintah pusat dan daerah untuk saling berkoordinasi.

Tak kurang dari sembilan kepala daerah yang sudah diikutkan rapat terbatas, yakni Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Jawa Tengah, dan Lampung yang terbaru.

Keikutsertaan kepala daerah dalam rapat terbatas pada intinya memantapkan koordinasi. Sebab, persoalan koordinasi antarlembaga/instansi hingga antarpemerintah pusat dan daerah adalah sesuatu yang masih sangat “mahal” di negeri ini.

Cara ini salah satu jalan efektif untuk terus mendongkrak pertumbuhan ekonomi, di mana pemerintah mematok pada level 5,1 sepanjang tahun ini.

Sebenarnya level pertumbuhan ekonomi tersebut tidak terlalu tinggi tapi cukup realistis melihat perkembangan perekonomian, baik dari sisi domestik maupun luar negeri. Hal itu sejalan dengan pernyataan ekonom Bank Mandiri Anton Gunawan yang menilai target tersebut masih realistis. Sebab, untuk naik di atas angka yang dipatok pemerintah cukup berat di tengah keragu-raguan yang masih meliputi para pelaku usaha.

Pemerintah memang optimistis pertumbuhan perekonomian nasional tetap di atas 5% tahun ini, menyusul realisasi angka pertumbuhan ekonomi tahun lalu yang bertengger pada level 5,02%. Angka tersebut menempatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai salah satu yang tertinggi di antara negara anggota G-20. Pencapaian angka pertumbuhan tersebut selalu dibanggakan oleh Presiden Jokowi.

Saat menghadiri Farewell Amnesty Pajak yang dihadiri ribuan wajib pajak di Jakarta, mantan Gubernur DKI Jakarta itu kembali membanggakan pertumbuhan ekonomi yang hanya berada di bawah posisi China dan India. “Kita ada di posisi 3 besar,” ujarnya dengan senyum mengembang.

Selain itu, laju inflasi pada tahun lalu yang terbilang rendah tidak meleset dari target pemerintah. Pemerintah mengklaim gejolak harga bisa diredam dengan baik, kecuali sejumlah harga komoditas yang memang masih sulit distabilkan.

Harapannya, kondisi perekonomian domestik tersebut bisa lebih baik dari tahun lalu. Untuk tiga bulan pertama 2017, Bank Indonesia (BI) memprediksi pertumbuhan ekonomi sekitar 5–5,4%. Namun, pihak BI memberi catatan angka tersebut akan mulus tercapai apabila belanja pemerintah tidak tersendat-sendat. Sebab, belanja pemerintah yang terlambat sudah pasti mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi sebesar 0,23% sepanjang Februari 2017. Dengan demikian, laju inflasi periode Januari dan Februari pada level 1,21%. Dan, laju inflasi dari Februari 2016 ke Februari 2017 (year on year) pada kisaran 3,3%.

Tercatat sebanyak 62 kota mengalami inflasi dan 20 kota terjadi deflasi. Kota Manado mengalami inflasi tertinggi pada level 1,16% dan inflasi terendah terjadi di Ternate pada kisaran 0,03%.

Meski penuh optimisme akan pertumbuhan perekonomian tahun ini akan lebih baik dari tahun sebelumnya, pemerintah diperhadapkan pada kenyataan bahwa kinerja perbankan tetap harus dipelototi mengingat rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) masih butuh perhatian serius.

Sementara itu, suku bunga kredit perbankan diprediksi masih sulit terjadi penurunan signifikan tahun ini. Tahun lalu suku bunga kredit hanya turun 79 basis poin, padahal bank sentral sudah menyiasati kebijakan moneter dengan menurunkan suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate di level 4,75%.

Saat ini suku bunga kredit masih double digit. Melibatkan kepala daerah dalam rapat terbatas memang penting, salah satu cara menghindari laporan asal bapak senang (ABS).