Pansel MK Menghadap KPK Bahas Pengganti Patrialis Akbar

Selasa, 28 Februari 2017 - 14:29 WIB
Pansel MK Menghadap...
Pansel MK Menghadap KPK Bahas Pengganti Patrialis Akbar
A A A
JAKARTA - Anggota Panitia Seleksi (Pansel) hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangannya kali ini meminta rekomendasi dari KPK, siapa yang layak menjadi Hakim MK menggantikan Patrialis Akbar.

"Kita menghadap KPK untuk mohon informasi, nanti calon yang daftar itu adakah track record yaNg dipunyai KPK. Karena itu salah satu usaha kita dapatkan hakim yang Berintegritas," kata Ketua Pansel MK Harjono di Gedung KPK, Kuningan, Selasa (28/2/2017).

Meskipun ingin minta rekomendasi KPK, tapi Suharjono mengaku belum mengetahui berapa banyak yang mencalonkan diri menggantikan Patrialis Akbar.

"Saat ini belum maksimal karena proses pendaftaran belum ada, tapi kita sudah jaga-jaga supaya kerja sama cepat karena proses pemilihan hakim MK ini dibatasi waktu," ujar Suharjono.

Dia berharap, usai menemui KPK maka untuk pemilihan hakim MK bisa cepat selesai karena pastinya lebih mudah dengan adanya informasi dari KPK.

"Semoga KPK bisa mempermudah kita, mungkin informasi cepat itu yang kita harapkan supaya dalam hal memutus nanti kita bisa lengkap," terang Suharjono.
(maf)
Berita Terkait
Suara Anwar Usman dan...
Suara Anwar Usman dan Arief Hidayat Imbang, Pemilihan Ketua MK Voting Ulang
Tanpa Proses Kocok Ulang,...
Tanpa Proses Kocok Ulang, Saldi Isra Kembali Jabat Hakim MK
MK Tolak Gugatan Syarat...
MK Tolak Gugatan Syarat Usia Minimal Hakim Konstitusi 55 Tahun
Bukan Utusan Lembaga
Bukan Utusan Lembaga
Apa Saja Syarat Menjadi...
Apa Saja Syarat Menjadi Hakim Konstitusi? Berikut Ini Penjelasannya
Pakar Hukum Tata Negara...
Pakar Hukum Tata Negara Kirim Surat ke MK, 9 Hakim Diminta Mundur
Berita Terkini
Prabowo Pimpin Ratas...
Prabowo Pimpin Ratas selama 3,5 Jam di Istana, Ini yang Dibahas
Hakim Kabulkan Eksepsi...
Hakim Kabulkan Eksepsi Dokter Tifa, Khozinudin Sebut Tidak Ada Kejelasan tentang Ijazah Jokowi
Kejagung: Jadi Deputi...
Kejagung: Jadi Deputi di BGN, Ketut Sumedana Tak Lagi Jabat Kajati Sumsel
PSHKP Resmi Diluncurkan,...
PSHKP Resmi Diluncurkan, Siap Perkuat Tata Kelola Hukum dan Keuangan Publik
Penampakan Alphard yang...
Penampakan Alphard yang Disita KPK Terkait Kasus Bupati Lombok Barat
Eksepsi Dokter Tifa...
Eksepsi Dokter Tifa Dikabulkan, Relawan Jokowi: Jangan Salah Paham, Perkara Belum Selesai
Infografis
Rentetan Kasus Korupsi...
Rentetan Kasus Korupsi di Jateng: Tiga Bupati Terjaring KPK pada Awal 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved