Desmond Meyakini Jokowi Tak Tinggal Diam Sikapi Kasus Adik Iparnya
Jum'at, 17 Februari 2017 - 15:20 WIB
Desmond Meyakini Jokowi Tak Tinggal Diam Sikapi Kasus Adik Iparnya
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dicurigai tidak akan tinggal diam jika adik iparnya, Arif Budi Sulistyo terbukti terlibat dalam kasus dugaan suap penghapusan pajak Country Director PT EK Prima Ekspor Indonesia Ramapanicker Rajamohanan Nair. Diketahui, Arif merupakan salah satu nama yang disebut dalam surat dakwaan kasus itu di persidangan beberapa hari lalu.
"Kalau memang ini beliau (Arif Budi Sulistyo) terlibat, enggak mungkin Pak Jokowi diam," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa saat dihubungi wartawan, Jumat (17/2/2017).
Karena, lanjut dia, nama baik Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa rusak jika Arif Budi Sulistyo terbukti terlibat dalam kasus itu. "Ya kita tunggu apa yang akan dilakukan oleh KPK," kata politikus Partai Gerindra ini.
Menurut dia, persoalan nama adik ipar Presiden Jokowi itu bisa saja menjadi seperti kasus besan Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Aulia Pohan di KPK ketika dipimpin Antasari Azhar. "Peristiwa ini kan enggak jauh beda dengan kasus SBY dengan Aulia Pohan," pungkasnya.
Adapun Rajamohanan didakwa menyuap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Handang Soekarno. Dalam surat dakwaan itu muncul nama Arif Budi Sulistyo.
Arif juga disebut sebagai orang dekat Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus, Muhammad Haniv. Dimana pada 22 September 2016, Haniv bertemu dengan Handang Soekarno. Kemudian, Haniv menyampaikan bahwa Arif Budi Sulistyo berkeinginan untuk bertemu dengan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi.
Selanjutnya pada hari berikutnya Handang mempertemukan Arif Budi Sulistyo dengan Ken di Lantai 5 Gedung Ditjen Pajak. Tapi dalam surat dakwaan tidak dirincikan apa yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut.
Bahkan, dalam surat dakwaan disebutkan bahwa Rajamohanan meminta Arif Budi Sulistyo untuk membantu penyelesaian persoalan pajak PT EKP. Rajamohanan mengirimkan dokumen-dokumen pajak PT EKP melalui aplikasi WhatsApp.
Pesan-pesan melalui WhatsApp tersebut diteruskan kepada Handang dengan mengatakan, "Apapun keputusan Dirjen. Mudah2an terbaik buat Mohan Pak. Suwun."
Dengan adanya permintaan itu, Handang menyanggupinya dengan mengatakan, "Siap bpk, bsk pagi saya menghadap beliau bpk. Segera sy khabari bpk".
Dalam pengurusan pajak PT EKP, Kepala Bidang Pemeriksaan Penagihan Intelijen dan Penyelidikan Kanwil DJP Jakarta Khusus Wahono Saputro menyampaikan kepada Handang bahwa Arif merupakan teman Kepala Kanwil Pajak DKI Muhammad Haniv. Menurut Wahono, Arif telah membicarakan penyelesaian masalah pajak PT EKP kepada Haniv.
Selanjutnya, tak lama setelah pertemuan Arif dan Dirjen Pajak, Haniv memerintahkan Kepala KPP PMA Enam Johnny Sirait agar membatalkan surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) PT EKP. Perintah tersebut merupakan arahan dari Ken Dwijugiasteadi.
Kemudian, beberapa hari setelah setelah Rajamohanan dan Handang bertemu untuk membicarakan kesepakatan pemberian uang, Muhammad Haniv atas nama Dirjen Pajak mengeluarkan keputusan pembatalan tagihan pajak terhadap PT EKP.
Dalam surat dakwaan, Rajamohanan menjanjikan fee kepada Handang sebesar Rp6 miliar. Dari jumlah itu, sebagian uang akan diberikan untuk Muhammad Haniv. Namun, saat baru terjadi penyerahan pertama sebesar Rp1,9 miliar, Handang dan Rajamohanan ditangkap oleh petugas KPK.
"Kalau memang ini beliau (Arif Budi Sulistyo) terlibat, enggak mungkin Pak Jokowi diam," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa saat dihubungi wartawan, Jumat (17/2/2017).
Karena, lanjut dia, nama baik Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa rusak jika Arif Budi Sulistyo terbukti terlibat dalam kasus itu. "Ya kita tunggu apa yang akan dilakukan oleh KPK," kata politikus Partai Gerindra ini.
Menurut dia, persoalan nama adik ipar Presiden Jokowi itu bisa saja menjadi seperti kasus besan Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Aulia Pohan di KPK ketika dipimpin Antasari Azhar. "Peristiwa ini kan enggak jauh beda dengan kasus SBY dengan Aulia Pohan," pungkasnya.
Adapun Rajamohanan didakwa menyuap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Handang Soekarno. Dalam surat dakwaan itu muncul nama Arif Budi Sulistyo.
Arif juga disebut sebagai orang dekat Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus, Muhammad Haniv. Dimana pada 22 September 2016, Haniv bertemu dengan Handang Soekarno. Kemudian, Haniv menyampaikan bahwa Arif Budi Sulistyo berkeinginan untuk bertemu dengan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi.
Selanjutnya pada hari berikutnya Handang mempertemukan Arif Budi Sulistyo dengan Ken di Lantai 5 Gedung Ditjen Pajak. Tapi dalam surat dakwaan tidak dirincikan apa yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut.
Bahkan, dalam surat dakwaan disebutkan bahwa Rajamohanan meminta Arif Budi Sulistyo untuk membantu penyelesaian persoalan pajak PT EKP. Rajamohanan mengirimkan dokumen-dokumen pajak PT EKP melalui aplikasi WhatsApp.
Pesan-pesan melalui WhatsApp tersebut diteruskan kepada Handang dengan mengatakan, "Apapun keputusan Dirjen. Mudah2an terbaik buat Mohan Pak. Suwun."
Dengan adanya permintaan itu, Handang menyanggupinya dengan mengatakan, "Siap bpk, bsk pagi saya menghadap beliau bpk. Segera sy khabari bpk".
Dalam pengurusan pajak PT EKP, Kepala Bidang Pemeriksaan Penagihan Intelijen dan Penyelidikan Kanwil DJP Jakarta Khusus Wahono Saputro menyampaikan kepada Handang bahwa Arif merupakan teman Kepala Kanwil Pajak DKI Muhammad Haniv. Menurut Wahono, Arif telah membicarakan penyelesaian masalah pajak PT EKP kepada Haniv.
Selanjutnya, tak lama setelah pertemuan Arif dan Dirjen Pajak, Haniv memerintahkan Kepala KPP PMA Enam Johnny Sirait agar membatalkan surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) PT EKP. Perintah tersebut merupakan arahan dari Ken Dwijugiasteadi.
Kemudian, beberapa hari setelah setelah Rajamohanan dan Handang bertemu untuk membicarakan kesepakatan pemberian uang, Muhammad Haniv atas nama Dirjen Pajak mengeluarkan keputusan pembatalan tagihan pajak terhadap PT EKP.
Dalam surat dakwaan, Rajamohanan menjanjikan fee kepada Handang sebesar Rp6 miliar. Dari jumlah itu, sebagian uang akan diberikan untuk Muhammad Haniv. Namun, saat baru terjadi penyerahan pertama sebesar Rp1,9 miliar, Handang dan Rajamohanan ditangkap oleh petugas KPK.
(kri)
