Hak Angket Penyadapan, Politikus Golkar Minta Demokrat Realistis
Minggu, 05 Februari 2017 - 14:53 WIB
Hak Angket Penyadapan, Politikus Golkar Minta Demokrat Realistis
A
A
A
JAKARTA - Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo menghargai niat Partai Demokrat mengajukan hak angket DPR untuk menyelidiki isu penyadapan percakapan antara Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin.
Namun demikian, pria yang disapa Bamsoet ini meminta Demokrat realistis dengan realitas politik di DPR yang mayoritas kini mendukung pemerintah.
"Golkar tidak menghalangi apa yang digalang Demokrat. Realitas politik ini kita semua tahu, bahwa mayoritas DPR adalah mendukung pemerintah," kata Bamsoet di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (5/2/2017).
Bamsoet mengatakan, realitas politik di DPR hari ini berbeda dengan kondisi beberapa tahun lalu, saat dia menginisiasi hak angket Bank Century. Kala itu, komposisi di parlemen 50:50.
Sebanyak 50 persen mendukung pemerintah, sementara 50 persen lainnya oposisi. Terlebih, kata Bamsoet, dasar rencana pengajuan hak angket yang akan diajukan Demokrat masih berupa isu yang belum terbukti kebenarannya.
"Nah ini baru hanya dugaan penyadapan, yang diduga dilakukan oleh salah satu alat negara. Tapi itu belum bisa kita buktikan," ucap ketua komisi III DPR ini.
Namun demikian, pria yang disapa Bamsoet ini meminta Demokrat realistis dengan realitas politik di DPR yang mayoritas kini mendukung pemerintah.
"Golkar tidak menghalangi apa yang digalang Demokrat. Realitas politik ini kita semua tahu, bahwa mayoritas DPR adalah mendukung pemerintah," kata Bamsoet di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (5/2/2017).
Bamsoet mengatakan, realitas politik di DPR hari ini berbeda dengan kondisi beberapa tahun lalu, saat dia menginisiasi hak angket Bank Century. Kala itu, komposisi di parlemen 50:50.
Sebanyak 50 persen mendukung pemerintah, sementara 50 persen lainnya oposisi. Terlebih, kata Bamsoet, dasar rencana pengajuan hak angket yang akan diajukan Demokrat masih berupa isu yang belum terbukti kebenarannya.
"Nah ini baru hanya dugaan penyadapan, yang diduga dilakukan oleh salah satu alat negara. Tapi itu belum bisa kita buktikan," ucap ketua komisi III DPR ini.
(maf)
