Ketua Umum Hanura Dukung Zero Presidential Threshold
Senin, 30 Januari 2017 - 14:20 WIB
Ketua Umum Hanura Dukung Zero Presidential Threshold
A
A
A
JAKARTA - Perdebatan seputar angka ambang batas pengajuan calon presiden (presidential threshold) dalam pembahasan RUU Pemilu belum menemui titik temu. Sejumlah fraksi mendorong agar presidential threshold sebesar 25%. Sementara itu, wacana presidential threshold sebesar 0% juga muncul.
Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Oesman Sapta Odang (Oso) menyatakan, pihaknya adalah salah satu yang setuju bila presidential threshold ditiadakan. Dia mempersilakan bila partai politik lain mengajukan angka yang tinggi.
"Saya sudah bilang zero, karena sudah tak layak lagi presidential threshold. Kalau mau pakai threshold silakan, kita uji saja nanti," ujar Oso di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (30/1/2017).
Oso melanjutkan, usulan presidential threshold sebesar 25% hanya digunakan alat tawar oleh partai politik tertentu. "Kita sudah tahu berapa persen yang akan dukung siapa. Namanya juga politik. Kalau mau tingkatkan harga ya silakan," ucap Oso.
Meski setuju bila presidential threshold ditiadakan, Oso menambahkan, Hanura akan mematuhi mekanisme yang tengah berjalan di panitia khusus (Pansus) DPR untuk RUU Pemilu. Dia berharap, UU Pemilu yang akan dihasilkan DPR bisa memudahkan rakyat dalam memilih presidennya.
"Rakyat ini simple maunya, gampang saja. Kalau masih mau pakai presidential threshold silakan saja. Nanti pansus yang atur," kata Oso.
Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Oesman Sapta Odang (Oso) menyatakan, pihaknya adalah salah satu yang setuju bila presidential threshold ditiadakan. Dia mempersilakan bila partai politik lain mengajukan angka yang tinggi.
"Saya sudah bilang zero, karena sudah tak layak lagi presidential threshold. Kalau mau pakai threshold silakan, kita uji saja nanti," ujar Oso di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (30/1/2017).
Oso melanjutkan, usulan presidential threshold sebesar 25% hanya digunakan alat tawar oleh partai politik tertentu. "Kita sudah tahu berapa persen yang akan dukung siapa. Namanya juga politik. Kalau mau tingkatkan harga ya silakan," ucap Oso.
Meski setuju bila presidential threshold ditiadakan, Oso menambahkan, Hanura akan mematuhi mekanisme yang tengah berjalan di panitia khusus (Pansus) DPR untuk RUU Pemilu. Dia berharap, UU Pemilu yang akan dihasilkan DPR bisa memudahkan rakyat dalam memilih presidennya.
"Rakyat ini simple maunya, gampang saja. Kalau masih mau pakai presidential threshold silakan saja. Nanti pansus yang atur," kata Oso.
(kri)
