MPR Dukung Pembentukan Lembaga Pemantapan Pancasila
A
A
A
JAKARTA - Para pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah menggelar rapat konsultasi bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka.
Rapat konsultasi itu membahas sejumlah hal berkaitan dengan peran MPR, salah satunya mengenai sosialisasi empat pilar kebangsaan.
Menurut Ketua MPR Zulikfli Hasan, pertemuan itu juga dibahas mengenai progres pembentukan lembaga pemantapan Pancasila yang diinisiasi oleh pemerintah.
"Kami apresiasi karena ini usulan rapat konsultasi dua tahun lalu," kata Zulkifli Hasan saat jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (24/1/2017).
Berikutnya kata Zulkifli, antara MPR dan Jokowi membicarakan masalah penekanan Pancasila yang ditetapkan 1 Juni sebagai hari libur nasional.
Menurutnya, karena pemerintah telah menetapkan 1 Juni sebagai hari libur nasional, maka peringatan yang biasa dilakukan oleh MPR akan diserahkan ke pemerintah.
Kendati begitu, pria yang akrab disapa Zul itu mengakui Presiden Jokowi tetap meminta agar peringatan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila dilaksanakan bersama antara pemerintah dan MPR.
Selain itu, MPR meminta kesediaan Jokowi untuk menghadiri sidang tahunan MPR yang dilakukan setiap tanggal 16 Agustus. Di samping itu lanjut Zul, pemerintah dan MPR sepakat menjadikan tanggal 18 Agustus sebagai hari konstitusi negara.
"Agenda penting MPR adalah 18 Agustus tonggak sejarah sebagai hari konstitusi," pungkasnya.
Rapat konsultasi itu membahas sejumlah hal berkaitan dengan peran MPR, salah satunya mengenai sosialisasi empat pilar kebangsaan.
Menurut Ketua MPR Zulikfli Hasan, pertemuan itu juga dibahas mengenai progres pembentukan lembaga pemantapan Pancasila yang diinisiasi oleh pemerintah.
"Kami apresiasi karena ini usulan rapat konsultasi dua tahun lalu," kata Zulkifli Hasan saat jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (24/1/2017).
Berikutnya kata Zulkifli, antara MPR dan Jokowi membicarakan masalah penekanan Pancasila yang ditetapkan 1 Juni sebagai hari libur nasional.
Menurutnya, karena pemerintah telah menetapkan 1 Juni sebagai hari libur nasional, maka peringatan yang biasa dilakukan oleh MPR akan diserahkan ke pemerintah.
Kendati begitu, pria yang akrab disapa Zul itu mengakui Presiden Jokowi tetap meminta agar peringatan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila dilaksanakan bersama antara pemerintah dan MPR.
Selain itu, MPR meminta kesediaan Jokowi untuk menghadiri sidang tahunan MPR yang dilakukan setiap tanggal 16 Agustus. Di samping itu lanjut Zul, pemerintah dan MPR sepakat menjadikan tanggal 18 Agustus sebagai hari konstitusi negara.
"Agenda penting MPR adalah 18 Agustus tonggak sejarah sebagai hari konstitusi," pungkasnya.
(maf)