PAN: Presidential Threshold Hambat Proses Kompetisi

JAKARTA - Usulan agar ambang batas‎ parlemen (Parliamentary Threshold) dan ambang batas pencapresan (Presidential Threshold) 0% terus mendapat dukungan. Kali ini, Partai Amanat Nasional (PAN)‎ mendukung usulan tersebut.

Pasalnya, selain mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013, PAN menilai penerapan Presidential Threshold dapat menghambat proses kompetisi dan calon presiden wajah baru.

"‎Untuk apalagi dibatasi, dengan semakin tingginya PT, itu akan mengurangi tumbuhnya calon-calon baru dan akan menghambat proses kompetisi‎," ujar Wakil Ketua Umum PAN ‎Viva Yoga Mauladi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/1/2017).

Di samping itu, kata dia, ‎Presidential Threshold 0%‎ untuk membuka peluang regenerasi pemimpin bangsa. "‎Artinya kan semakin banyak calon semakin bagus," tuturnya.

‎Dia yakin, tidak semua partai politik (parpol) akan mengusung calon presiden masing-masing walaupun Presidential Threshold 0% nantinya. Kemudian, Parliamentary Threshold 3,5 % sebelum tidak ‎efektif sebagai alat penyederhanaan jumlah parpol.

"Disproporsionalnya semakin tinggi, maka akan mengurasi atau merendahkan tingkat representasi derajat keterwakilan," tutur anggota Pansus Rancangan Undang-undang Pemilu ini.

Selain itu, penerapan Parliamentary Threshold dapat menyebabkan suara sah nasional banyak yang hilang. "Atau tidak bisa dikonversi menjadi kursi," kata wakil ketua Komisi IV DPR ini.