Kebijakan Pemerintahan Jokowi Bikin Bingung Masyarakat
Minggu, 08 Januari 2017 - 16:26 WIB
Kebijakan Pemerintahan Jokowi Bikin Bingung Masyarakat
A
A
A
JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) membuat bingung masyarakat. Khususnya dalam kebijakan menaikkan biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, kebijakan meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari kenaikan biaya STNK dan BPKB sangat kontradiktif dengan janji Presiden Jokowi yang disampaikan saat kampanye Pilpres 2014. Kebijakan tersebut dinilai tidak sesuai harapan masyarakat.
"Sangat menyedihkan kenaikan PNBP untuk rakyat, apalagi tidak dikomunikasi dengan baik antara Kapolri, DPR dan Pak Jokowi," ujar Hidayat kepada SINDOnews melalui telepon, Jakarta, Minggu (8/1/2017).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, kebijakan tersebut semaki membingungkan karena Pemerintahan Jokowi di depan publik menunjukkan sikap tidak kompak. Indikasinya, mereka saling membantah sebagai pengusul kebijakan tersebut. (Baca: Biaya STNK dan BPKB Naik, Kapolri Sebut Temuan BPK dan DPR)
"Sangat disesalkan di tengah pemerintah ajak masyarakat jangan sebar hoax eh pemerintahnya malah sendiri simpang siur soal PNBP itu," ucapnya.
Pemerintah menerapkan tarif baru untuk pengurusan surat kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat pada 6 Januari 2017. Tarif baru berlaku secara nasional tersebut didasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2016 tentang Jenis dan tarif atas PNBP.
Peraturan ini dibuat untuk mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kenaikan biaya tersebut mencapai dua hingga tiga kali lipat.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, kebijakan meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari kenaikan biaya STNK dan BPKB sangat kontradiktif dengan janji Presiden Jokowi yang disampaikan saat kampanye Pilpres 2014. Kebijakan tersebut dinilai tidak sesuai harapan masyarakat.
"Sangat menyedihkan kenaikan PNBP untuk rakyat, apalagi tidak dikomunikasi dengan baik antara Kapolri, DPR dan Pak Jokowi," ujar Hidayat kepada SINDOnews melalui telepon, Jakarta, Minggu (8/1/2017).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, kebijakan tersebut semaki membingungkan karena Pemerintahan Jokowi di depan publik menunjukkan sikap tidak kompak. Indikasinya, mereka saling membantah sebagai pengusul kebijakan tersebut. (Baca: Biaya STNK dan BPKB Naik, Kapolri Sebut Temuan BPK dan DPR)
"Sangat disesalkan di tengah pemerintah ajak masyarakat jangan sebar hoax eh pemerintahnya malah sendiri simpang siur soal PNBP itu," ucapnya.
Pemerintah menerapkan tarif baru untuk pengurusan surat kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat pada 6 Januari 2017. Tarif baru berlaku secara nasional tersebut didasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2016 tentang Jenis dan tarif atas PNBP.
Peraturan ini dibuat untuk mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kenaikan biaya tersebut mencapai dua hingga tiga kali lipat.
(kur)
