Ancam Pengguna Medsos Menyimpang, Pemerintah Ingin Ciptakan Diktator Baru
Kamis, 05 Januari 2017 - 11:17 WIB
Ancam Pengguna Medsos Menyimpang, Pemerintah Ingin Ciptakan Diktator Baru
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah ingin menciptakan diktator baru dengan melakukan tindakan repsresif terhadap pengguna medsos yang dianggap menyimpang. Tindakan jelas tidak sejalan dengan alam demokrasi dan kebebasan mengemukakan pendapat.
Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Al Mahsyari dan anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Gerindra, El Nino M Husein Mohi menilai tindakan pemerintah itu mengekang kebebasan masyarakat untuk berpendapat. "Yang pasti tidak boleh mengekang kebebasan berpendapat sepanjang pendapat tersebut benar dan bertanggung jawab, ujar Abdul Kharis,
Senada, El Nino M Husein Mohi menilai ancaman yang disampaikan pemerintah terhadap medsos sebagai bentuk paranoid pemerintah hari ini. "Jangan sampai niat awal dalam penertiban media sosial, pemblokiran situs online itu melenceng. Alih-alih melakukan perbaikan, justru yang terjadi adalah pemerintah yang paranoid melakukan itu semua untuk melindungi dirinya atau ingin menciptakan kediktatoran yang baru," ungkapnya.
Seperti diketahui, pemerintah melalui Menko Polhukam Wiranto mengeluarkan ancaman terhadap pengguna medsos yang dianggap menyimpang usai rapat Kabinet di Istana Bogor, Rabu (4/1/2017). Tindakan tersebut didasari untuk menertibkan media sosial agar bisa berjalan secara etis, bermartabat, dan tidak merugikan kepentingan nasional. (Baca juga : Pemerintah Ancam Pengguna Medsos Menyimpang)
Ucapan Wiranto ini bukan yang pertama. Sebelumnya, mantan Panglima TNI juga mengeluarkan pernyataan mengancam usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta (29/12/2016). Menurutnya, langkah tegas tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah direvisi menjadi UU No 19 Tahun 2016. Menurut dia langkah tersebut diambil demi kemaslahatan bersama.
Ancaman yang sama juga disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki (30/12/2016). Dalam pandangannya, medsos kini telah menjadi ajang fitnah, bukan sarana komunikasi positif. Dia menyangkal langkah tersebut sebagai bentuk antikritik, tapi sebagai upaya membuat medsos di Tanah Air menjadi lebih ramah. (Mula Akmal/Kiswondari/Setkab Go.Id)
Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Al Mahsyari dan anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Gerindra, El Nino M Husein Mohi menilai tindakan pemerintah itu mengekang kebebasan masyarakat untuk berpendapat. "Yang pasti tidak boleh mengekang kebebasan berpendapat sepanjang pendapat tersebut benar dan bertanggung jawab, ujar Abdul Kharis,
Senada, El Nino M Husein Mohi menilai ancaman yang disampaikan pemerintah terhadap medsos sebagai bentuk paranoid pemerintah hari ini. "Jangan sampai niat awal dalam penertiban media sosial, pemblokiran situs online itu melenceng. Alih-alih melakukan perbaikan, justru yang terjadi adalah pemerintah yang paranoid melakukan itu semua untuk melindungi dirinya atau ingin menciptakan kediktatoran yang baru," ungkapnya.
Seperti diketahui, pemerintah melalui Menko Polhukam Wiranto mengeluarkan ancaman terhadap pengguna medsos yang dianggap menyimpang usai rapat Kabinet di Istana Bogor, Rabu (4/1/2017). Tindakan tersebut didasari untuk menertibkan media sosial agar bisa berjalan secara etis, bermartabat, dan tidak merugikan kepentingan nasional. (Baca juga : Pemerintah Ancam Pengguna Medsos Menyimpang)
Ucapan Wiranto ini bukan yang pertama. Sebelumnya, mantan Panglima TNI juga mengeluarkan pernyataan mengancam usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta (29/12/2016). Menurutnya, langkah tegas tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah direvisi menjadi UU No 19 Tahun 2016. Menurut dia langkah tersebut diambil demi kemaslahatan bersama.
Ancaman yang sama juga disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki (30/12/2016). Dalam pandangannya, medsos kini telah menjadi ajang fitnah, bukan sarana komunikasi positif. Dia menyangkal langkah tersebut sebagai bentuk antikritik, tapi sebagai upaya membuat medsos di Tanah Air menjadi lebih ramah. (Mula Akmal/Kiswondari/Setkab Go.Id)
(bbk)
