DPR Nilai Kemenaker Tak Serius Awasi Tenaga Kerja Asing Ilegal
A
A
A
JAKARTA - Kinerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dinilai tidak serius mengawasi tenaga kerja asing (TKA), khususnya berasal dari China ke Indonesia. Kritikan dari Komisi IX DPR itu dikarenakan banyak TKA asal China yang ilegal di Indonesia.
"Kita menyesalkan bahwa Kemenaker tidak sungguh-sungguh dalam mengawasi masuknya TKA ke Indonesia," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay saat dihubungi wartawan, Senin (19/12/2016).
Menurut Saleh, Kemenaker tidak boleh hanya berapologi seakan TKA tidak berbahaya. "Kemarin mereka (Kemenaker) sebut tidak betul ada 10 juta TKA ilegal di Indonesia, lalu pertanyaannya, berapa sesungguhnya jumlahnya? Kalau tidak tahu, berarti Kemenaker dianggap tidak sungguh-sungguh dalam melakukan pengawasan," tuturnya.
Dirinya pun heran dengan Kemenaker yang tidak mengetahui detail jumlah TKA ilegal di tanah air. "Masa jumlah TKA ilegalnya tidak tahu?" papar politikus Partai Amanat Nasional (PAN).
Maka itu dia menantang Kemenaker memaparkan jumlah detail TKA ilegal, terutama asal China. Pasalnya, TKA ilegal dapat membahayakan jika Kemenaker tidak mengetahui jumlahnya, di mana saja tersebar.
Selain itu, menjadi membahayakan jika tidak mengetahui cara memulangkan dan menyelesaikan masalahnya. "TKA ilegal ini mesti diseriusi oleh pemerintah," kata mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah ini.
"Kita menyesalkan bahwa Kemenaker tidak sungguh-sungguh dalam mengawasi masuknya TKA ke Indonesia," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay saat dihubungi wartawan, Senin (19/12/2016).
Menurut Saleh, Kemenaker tidak boleh hanya berapologi seakan TKA tidak berbahaya. "Kemarin mereka (Kemenaker) sebut tidak betul ada 10 juta TKA ilegal di Indonesia, lalu pertanyaannya, berapa sesungguhnya jumlahnya? Kalau tidak tahu, berarti Kemenaker dianggap tidak sungguh-sungguh dalam melakukan pengawasan," tuturnya.
Dirinya pun heran dengan Kemenaker yang tidak mengetahui detail jumlah TKA ilegal di tanah air. "Masa jumlah TKA ilegalnya tidak tahu?" papar politikus Partai Amanat Nasional (PAN).
Maka itu dia menantang Kemenaker memaparkan jumlah detail TKA ilegal, terutama asal China. Pasalnya, TKA ilegal dapat membahayakan jika Kemenaker tidak mengetahui jumlahnya, di mana saja tersebar.
Selain itu, menjadi membahayakan jika tidak mengetahui cara memulangkan dan menyelesaikan masalahnya. "TKA ilegal ini mesti diseriusi oleh pemerintah," kata mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah ini.
(maf)