Kerja Sama Antar Parlemen Berperan Penting dalam Proses Asset Recovery
Sabtu, 03 Desember 2016 - 14:08 WIB
Kerja Sama Antar Parlemen Berperan Penting dalam Proses Asset Recovery
A
A
A
JAKARTA - Dalam 17th International Anti Corruption Conference 2016 yang diselenggarakan di Panama, Fadli Zon sebagai Presiden GOPAC (Global Organization of Parliamentarians Against Corruption) menyerukan pentingnya kerja sama parlemen antar negara dalam memperlancar proses pengembalian aset (Asset recovery).
Asset recovery telah menjadi agenda utama dalam isu pemberantasan korupsi di tingkat global. Komitmen global ini tertuang di dalam United Nation Convention Against Corruption (UNCAC), dimana pengembalian aset merupakan salah satu prinsip mendasar di dalam UNCAC.
"Di bawah kerangka UNCAC, negara yang telah meratifikasinya, berkewajiban untuk merumuskan kebijakan domestik yang mendukung proses asset recovery," ujar Fadli Zon lewat rilis yang diterima Sindonews, Minggu (3/12/2016).
Fadli Zon menyampaikan, bahwa banyak aset hasil korupsi yang seringkali berasal dari negara negara berkembang, disimpan di negara-negara safe haven. Ironisnya, rata rata negara safe haven kemudian tidak memperkenankan untuk memberikan informasi mengenai data kepemilikan aset yang disimpan di negaranya, meskipun sudah ada ketentuan multilateral yang mengaturnya.
"Sehingga upaya pengembalian aset merupakan satu proses yang sangat kompleks," katanya.
Lebih lanjut dalam konferensi yang dihadiri peserta dari 130 negara, Fadli Zon mengungkapkan setidaknya ada tiga tantangan utama dalam upaya pengembalian asset recovery. Pertama yaitu adanya perbedaan kerangka hukum antar negara.
"Kedua yaitu masih minimnya keterampilan teknis serta sumber daya yang dimiliki oleh negara dalam upaya pengembalian aset. Dan ketiga, yang juga tidak kalah penting adalah lemahnya political will dan trust antar negara," jelasnya.
Sebagai President GOPAC, Fadli Zon menyampaikan bahwa anggota parlemen memiliki peran penting dalam menangani hambatan asset recovery. Pertama, dengan peran legislasinya anggota parlemen dapat mendorong penguatan kerangka hukum domestik dalam mendukung asset recovery.
Kedua, yang juga sangat fundamental adalah meningkatkan political will serta membangun mutual trust antar negara. Hal ini menjadi sangat penting sebab, meskipun negara-negara sudah terikat pada kesepakatan multilateral, namun seringkali terhambat di level bilateral.
Terkait dengan hal tersebut, Fadli Zon menerangkan bahwa GOPAC dapat menjadi platform bagi seluruh anggota parlemen dunia dalam membangun trust dan meningkatkan political will setiap negara dalam mendukung upaya asset recovery.
Sebagai Presiden GOPAC, Fadli Zon diundang dalam 17th International Anti Corruption Conference yang berlangsung di Panama 1-4 Desember 2016. IACC adalah forum global yang menjadi wadah bagi anggota parlemen, kepala negara, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk bersama-sama berperan dalam melawan korupsi.
Sejak berdirinya di tahun 1983, IACC setiap dua tahunnya menyelenggarakan konferensi di negara yang berbeda-beda. Peserta yang hadir antara 800-2.000 orang dan berasal lebih dari 135 negara di seluruh dunia. Konferensi kali ini adalah konferensi ke-17 yang mengangkat tema Time for Justice: Equity, Security, Trust.
Asset recovery telah menjadi agenda utama dalam isu pemberantasan korupsi di tingkat global. Komitmen global ini tertuang di dalam United Nation Convention Against Corruption (UNCAC), dimana pengembalian aset merupakan salah satu prinsip mendasar di dalam UNCAC.
"Di bawah kerangka UNCAC, negara yang telah meratifikasinya, berkewajiban untuk merumuskan kebijakan domestik yang mendukung proses asset recovery," ujar Fadli Zon lewat rilis yang diterima Sindonews, Minggu (3/12/2016).
Fadli Zon menyampaikan, bahwa banyak aset hasil korupsi yang seringkali berasal dari negara negara berkembang, disimpan di negara-negara safe haven. Ironisnya, rata rata negara safe haven kemudian tidak memperkenankan untuk memberikan informasi mengenai data kepemilikan aset yang disimpan di negaranya, meskipun sudah ada ketentuan multilateral yang mengaturnya.
"Sehingga upaya pengembalian aset merupakan satu proses yang sangat kompleks," katanya.
Lebih lanjut dalam konferensi yang dihadiri peserta dari 130 negara, Fadli Zon mengungkapkan setidaknya ada tiga tantangan utama dalam upaya pengembalian asset recovery. Pertama yaitu adanya perbedaan kerangka hukum antar negara.
"Kedua yaitu masih minimnya keterampilan teknis serta sumber daya yang dimiliki oleh negara dalam upaya pengembalian aset. Dan ketiga, yang juga tidak kalah penting adalah lemahnya political will dan trust antar negara," jelasnya.
Sebagai President GOPAC, Fadli Zon menyampaikan bahwa anggota parlemen memiliki peran penting dalam menangani hambatan asset recovery. Pertama, dengan peran legislasinya anggota parlemen dapat mendorong penguatan kerangka hukum domestik dalam mendukung asset recovery.
Kedua, yang juga sangat fundamental adalah meningkatkan political will serta membangun mutual trust antar negara. Hal ini menjadi sangat penting sebab, meskipun negara-negara sudah terikat pada kesepakatan multilateral, namun seringkali terhambat di level bilateral.
Terkait dengan hal tersebut, Fadli Zon menerangkan bahwa GOPAC dapat menjadi platform bagi seluruh anggota parlemen dunia dalam membangun trust dan meningkatkan political will setiap negara dalam mendukung upaya asset recovery.
Sebagai Presiden GOPAC, Fadli Zon diundang dalam 17th International Anti Corruption Conference yang berlangsung di Panama 1-4 Desember 2016. IACC adalah forum global yang menjadi wadah bagi anggota parlemen, kepala negara, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk bersama-sama berperan dalam melawan korupsi.
Sejak berdirinya di tahun 1983, IACC setiap dua tahunnya menyelenggarakan konferensi di negara yang berbeda-beda. Peserta yang hadir antara 800-2.000 orang dan berasal lebih dari 135 negara di seluruh dunia. Konferensi kali ini adalah konferensi ke-17 yang mengangkat tema Time for Justice: Equity, Security, Trust.
(kri)
