BNPT Didorong Jadi Leading Sector Penanggulangan Teroris
BNPT Didorong Jadi Leading Sector Penanggulangan Teroris
A
A
A
JAKARTA - Fraksi Partai Golkar di DPR mendorong Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) diperkuat menjadi institusi leading sector di bidang penanggulangan terorisme. Pasalnya, dianggap masih ada celah yang perlu diperbaiki agar peran BNPT maksimal.
"Ketidakjelasan BNPT dimulai dari belum adanya payung hukum setingkat undang-undang mengatur institusi BNPT yang hanya berbekal Perpres 12 Tahun 2012," kata Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Bobby Adhityo Rizaldi di Senayan, Jakarta, Rabu (30/11/2016).
Menurut Bobby, dalam hal penanggulangan teroris, diperlukan institusi yang mampu menentukan penanggulangan aksi teror, selain aparat Polri dan TNI yang juga diperlukan.
"Termasuk kewenangan memberikan perintah menerjunkan pasukan untuk pengejaran pelaku teroris, bilamana sudah masuk area di luar juridiksi Indonesia seperti penyanderaan di luar negeri, aksi teroris di area kedutaan," ucapnya.
Anggota panitia khusus (Pansus) revisi Undang-undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini menilai, kewenangan itu masih dalam tahap pembahasan dalam revisi Undang-undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
"UU ini sedang dipelajari legal drafting-nya, sehingga akan diputuskan dalam Panja apakah bisa diatur di dalam UU ini, atau dibuat UU terpisah," ungkapnya.
"Ketidakjelasan BNPT dimulai dari belum adanya payung hukum setingkat undang-undang mengatur institusi BNPT yang hanya berbekal Perpres 12 Tahun 2012," kata Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Bobby Adhityo Rizaldi di Senayan, Jakarta, Rabu (30/11/2016).
Menurut Bobby, dalam hal penanggulangan teroris, diperlukan institusi yang mampu menentukan penanggulangan aksi teror, selain aparat Polri dan TNI yang juga diperlukan.
"Termasuk kewenangan memberikan perintah menerjunkan pasukan untuk pengejaran pelaku teroris, bilamana sudah masuk area di luar juridiksi Indonesia seperti penyanderaan di luar negeri, aksi teroris di area kedutaan," ucapnya.
Anggota panitia khusus (Pansus) revisi Undang-undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini menilai, kewenangan itu masih dalam tahap pembahasan dalam revisi Undang-undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
"UU ini sedang dipelajari legal drafting-nya, sehingga akan diputuskan dalam Panja apakah bisa diatur di dalam UU ini, atau dibuat UU terpisah," ungkapnya.
(maf)
Explore More