Kejagung di Bawah HM Prasetyo Tak Cerminkan Good Governance

JAKARTA - Bidang pembinaan serta pengawasan sumber daya manusia di Kejaksaan Agung (Kejagung) dinilai tidak menjalankan ‎reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap reformasi birokrasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).‎

Direktur Eksekutif Indonesia Justice Watch Akbar Hidayatullah berpendapat, sistem rekrutmen, pendidikan, mutasi dan promosi pejabat di Korps Adhyaksa itu tidak memiliki tolak ukur yang jelas.

"Tentu saja hal ini berpengaruh dari kualitas kinerja kejaksaan secara keseluruhan," ujar Akbar ‎Hidayatullah‎ saat dihubungi wartawan, Senin (21/11/2016).

‎Hal itu terlihat dengan maraknya kriminalisasi dan pengusulan pemecatan sejumlah jaksa berprestasi. Dirinya berpendapat, hal itu terjadi karena figur HM Prasetyo yang berasal dari Partai Nasdem, yang diduga memiliki agenda partai selama menjabat sebagai Jaksa Agung.

"‎Usul pemecatan diduga terjadi karena adanya intervensi politik. Banyak jaksa berprestasi dan berkualitas sengaja disingkirkan oleh oknum-oknum rezim yang korup. Kejaksaan ini kan lahan basah dan strategis, rakyat tahu itu," tuturnya.

Dia berpendapat, hal itu mengindikasikan bahwa kejaksaan risih dengan figur-figur jaksa yang reformis dan berintegritas, serta tidak mencerminkan good government dan good governance. ‎Menurut dia, banyak sumber daya manusia (SDM) yang potensial, yang seharusnya dapat berkontribusi bagi organisasi kejaksaan.

Akan tetapi, ‎SDM yang potensial itu tidak didukung dengan promosi dan mutasi di lingkungan kejaksaan. Dan hal itu sebagai bukti bahwa merit system belum transparan dan terukur secara objektif.

"Ketika jaksa berprestasi dan sudah diakui prestasinya oleh masyarakat, diusulkan untuk dipecat oleh kejaksaan. Maka dapat dipastikan bidang pembinaan dan pengawasan di Kejagung telah gagal total. Jelas sekali adanya intervensi politik," tuturnya.

Si‎kap Jaksa Agung HM Prasetyo yang seolah alergi terhadap kritik sejumlah lembaga yang memberikan catatan buruk kinerjanya dalam dua tahun terakhir ini pun disayangkannya. Padahal, lanjut dia, kritik tersebut merupakan masukan positif bagi kejaksaan dari suara rakyat.

‎"Jika dikritik rakyat saja tidak mau, dan justru bersikap melindungi diri sendiri lalu sebenarnya Jaksa Agung ini bekerja untuk siapa? Maka sangat lah wajar bila tingkat kepercayaan rakyat terhadap Pemerintahan Jokowi akan terpengaruh. Ingat, suara LSM adalah suara masyarakat juga," pungkasnya.