Waspadai Isu Rush Money

Selasa, 22 November 2016 - 08:01 WIB
Waspadai Isu Rush Money
Waspadai Isu Rush Money
A A A
AJAKAN melakukan rush money atau penarikan uang secara massal dari perbankan mendapat respons serius dari pemerintah. Ajakan menarik dana nasabah dari perbankan nasional yang berkembang di media sosial (medsos) dalam dua pekan terakhir ini sudah masuk kategori penghasutan yang meresahkan masyarakat.

Karena itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menginginkan aparat hukum segera bertindak tegas terhadap para penghasut. Tindakan penghasut tersebut telah mengancam kepentingan masyarakat bersama. Menkeu Sri Mulyani mengajak masyarakat agar tidak terprovokasi melakukan tindakan yang bisa merusak lembaga keuangan yang ada di negeri ini.

Seandainya ajakan menggembosi perbankan nasional terjadi jelas akan membawa kerugian kepada masyarakat, khususnya kelompok masyarakat miskin. Kok bisa?

Sebagaimana dibeberkan mantan petinggi Bank Dunia itu, jika terjadi rush money perbankan secara besar-besaran seperti diserukan para penghasut pada 25 November 2016, sudah pasti bakal membuat operasional perbankan bermasalah. Ujung-ujungnya bank yang bermasalah berpengaruh langsung terhadap perekonomian nasional, yang dampaknya akan lebih dirasakan masyarakat miskin karena lebih rentan secara ekonomi.

Karena dampak dari rush money jelas di depan mata, wajar saja pemerintah mengingatkan otoritas terkait mulai dari Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan, serta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan agar kestabilan perekonomian tetap terjaga.

Munculnya isu rush money oleh Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Darmin Nasution dinilai sebuah tindakan mengada-ada yang melarikan isu politik ke isu ekonomi. Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu bahkan menyebut orang yang menyebarkan isu penarikan dana massal diperbankan tidak mengedepankan kepentingan bangsa dan negara.

Tanpa bermaksud mengekang kebebasan masyarakat mengekspresikan sikap politiknya, Menkeu Sri Mulyani mengingatkan agar tetap dijaga supaya tidak merembet ke ranah ekonomi yang bisa menimbulkan ketidakstabilan perekonomian nasional. Dengan tegas Menkeu Sri Mulyani menyatakan, "Apa pun keyakinan kita, politik kita, agama kita, harus peduli terhadap kerentanan dari masyarakat kecil akibat kondisi perekonomian yang tidak stabil."

Menyikapi isu ajakan rush money di perbankan, Gubernur BI Agus Martowardojo rileks saja seraya meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh dan terprovokasi. Petinggi bank sentral itu menilai tidak ada alasan yang bisa membenarkan tindakan tersebut.

Suara senada juga dilontarkan Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo yang mengaku sudah mengomunikasikan kepada nasabah agar tidak panik dengan isu penggembosan perbankan. Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad menyayangkan munculnya isu rush money di tengah kinerja perbankan nasional yang mulai membaik.

Berdasarkan data OJK, rasio kecukupan modal perbankan di level 22%. Dana pihak ketiga sedang tumbuh 5% hingga 6% per akhir September 2016. Sedangkan pihak Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) meyakini isu rush money hanya bersifat sesaat yang akan lenyap dalam waktu dekat.

Apa kata pengusaha? Setali tiga uang dengan respons pemerintah dan otoritas keuangan terkait. Secara logika, sebagaimana diungkapkan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani, kalangan pengusaha jauh dari kemungkinan mengambil tindakan menggembosi perbankan.

Akibat tindakan rush money, jelas akan merusak sendi perekonomian yang justru bertentangan dengan harapan pengusaha. Bagi Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa Efek Indonesia (BEI) Alpino Kianjaya, isu rush money tak perlu ditanggapi berlebihan, apalagi investor pasar modal sudah lebih cerdas dan sulit termakan isu yang dasarnya tak jelas.

Meski pihak kepolisian sudah menyatakan isu rush money itu hoax, sikap hati-hati pemerintah tetap dibutuhkan jangan sampai terlena. Pernyataan Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar sudah tegas bahwa tindakan penyebar isu untuk mengganggu keamanan, terutama bidang perekonomian.

Tindakan melumpuhkan perbankan memang paling efektif menggoyang perekonomian. Harus dipahami perbankan salah satu instrumen sistem keuangan sebuah negara yang sangat vital. Kalau perbankan bermasalah, efek negatifnya dapat melumpuhkan perekonomian nasional.
(poe)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.5159 seconds (0.1#10.140)