Jaksa Agung dari Parpol Sulit Objektif
Jum'at, 18 November 2016 - 21:41 WIB
Jaksa Agung dari Parpol Sulit Objektif
A
A
A
JAKARTA - Selama dua tahun kepemimpinan Jaksa Agung M Prasetyo, kinerja Kejaksaan Agung terus disorot. Bahkan Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan rapor merah kepada Kejagung.
Anggota Komisi III DPR Muhammad Syafi'i menilai kondisi itu tidak lepas dari kinerja M Prasetyo yang berlatar belakang politikus.
"Aparat penegak hukum tidak bisa diambil dari kader partai politik," kata Syafi'i saat dihubungi wartawan, Jumat (18/11/2016). (Baca juga: ICW Beri Rapor Merah kepada Prasetyo)
Dia berpendapat, seorang Jaksa Agung seharusnya bersikap netral, objektif dalam menangani suatu perkara.
Politikus Partai Gerindra ini pun menilai sulit untuk yakin bahwa Muhammad Prasetyo bisa objektif dan netral. (Baca juga: Dapat Rapor Merah dari ICW, Begini Reaksi Jaksa Agung)
Karena, lanjut dia, Prasetyo diangkat sebagai Jaksa Agung bukan berdasarkan kualitas yang dimiliki. "Tapi karena jatah dari parpolnya, Nasdem yang waktu itu mendukung Jokowi jadi Presiden," ungkapnya.
Dia menilai, Presiden seringkali menyerahkan sebuah jabatan kepada orang yang bukan ahlinya. "Tapi kepada siapa saja yang ketika Pilpres mendukungnya menjadi presiden," tuturnya.
Anggota Komisi III DPR Muhammad Syafi'i menilai kondisi itu tidak lepas dari kinerja M Prasetyo yang berlatar belakang politikus.
"Aparat penegak hukum tidak bisa diambil dari kader partai politik," kata Syafi'i saat dihubungi wartawan, Jumat (18/11/2016). (Baca juga: ICW Beri Rapor Merah kepada Prasetyo)
Dia berpendapat, seorang Jaksa Agung seharusnya bersikap netral, objektif dalam menangani suatu perkara.
Politikus Partai Gerindra ini pun menilai sulit untuk yakin bahwa Muhammad Prasetyo bisa objektif dan netral. (Baca juga: Dapat Rapor Merah dari ICW, Begini Reaksi Jaksa Agung)
Karena, lanjut dia, Prasetyo diangkat sebagai Jaksa Agung bukan berdasarkan kualitas yang dimiliki. "Tapi karena jatah dari parpolnya, Nasdem yang waktu itu mendukung Jokowi jadi Presiden," ungkapnya.
Dia menilai, Presiden seringkali menyerahkan sebuah jabatan kepada orang yang bukan ahlinya. "Tapi kepada siapa saja yang ketika Pilpres mendukungnya menjadi presiden," tuturnya.
(dam)
