DPR Nilai Usul Pemerintah Soal Revisi UU Pemilu Tidak Bijak
Kamis, 03 November 2016 - 15:16 WIB
DPR Nilai Usul Pemerintah Soal Revisi UU Pemilu Tidak Bijak
A
A
A
JAKARTA - Beberapa usul pemerintah dalam revisi Undang-undang (UU) tentang Pemilu dianggap tidak bijak. Pasalnya beberapa usul pemerintah dalam draf revisi UU itu berupaya membatasi kedaulatan rakyat dan partai politik (parpol).
Usul pemerintah yang dimaksud adalah dalam Pasal 190 dan 192. Pasal 190 menyebutkan, pasangan calon diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu yang memenuhi syarat perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional pada pemilu sebelumnya.
Sementara dalam Pasal 192, dibuat juga aturan baru bagi parpol yang belum mengikuti pemilu legislatif periode sebelumnya, wajib bergabung dengan partai lama jika ingin mengusung pasangan capres dan cawapres.
"Ini yang menurut saya tidak bijak," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria dalam sebuah diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/11/2016).
Menurut pria yang juga sebagai anggota panitia khusus revisi UU Pemilu ini, sebuah regulasi tidak boleh membatasi hak-hak rakyat. Sebuah regulasi, kata dia, harus memberikan kedaulatan rakyat.
"Kalau ada 10 partai politik, bolehlah 10 calon presiden misalnya. Biarlah rakyat yang menentukan," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra ini.
Lagipula lanjut dia, belum tentu tiap parpol mengusung calon presiden di Pemilu Serentak 2019 nantinya, walaupun diberikan kesempatan dalam UU Pemilu tersebut.
Usul pemerintah yang dimaksud adalah dalam Pasal 190 dan 192. Pasal 190 menyebutkan, pasangan calon diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu yang memenuhi syarat perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional pada pemilu sebelumnya.
Sementara dalam Pasal 192, dibuat juga aturan baru bagi parpol yang belum mengikuti pemilu legislatif periode sebelumnya, wajib bergabung dengan partai lama jika ingin mengusung pasangan capres dan cawapres.
"Ini yang menurut saya tidak bijak," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria dalam sebuah diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/11/2016).
Menurut pria yang juga sebagai anggota panitia khusus revisi UU Pemilu ini, sebuah regulasi tidak boleh membatasi hak-hak rakyat. Sebuah regulasi, kata dia, harus memberikan kedaulatan rakyat.
"Kalau ada 10 partai politik, bolehlah 10 calon presiden misalnya. Biarlah rakyat yang menentukan," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra ini.
Lagipula lanjut dia, belum tentu tiap parpol mengusung calon presiden di Pemilu Serentak 2019 nantinya, walaupun diberikan kesempatan dalam UU Pemilu tersebut.
(maf)
