BNPT Gandeng Sejumlah Pakar Bahas Perkembangan Terorisme
Selasa, 25 Oktober 2016 - 17:16 WIB
BNPT Gandeng Sejumlah Pakar Bahas Perkembangan Terorisme
A
A
A
JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melibatkan para pakar untuk mendalami perkembangan kasus terorisme baik yang terjadi di Tanah Air maupun di mancanegara. Para ahli yang ikut membahas persoalan tersebut adalah Ansyaad Mbai, Azyumardi Azra, Syaiful Bakhri, dan Hamdi Muluk.
Pakar lainnya adalah Iwan Gardono Sujatmiko, Romli Atmasasmita, Hamdan Zoelva, Hikmahanto Juwana, dan Yanyan M Yani. Para pakar ini berkumpul bersama yang dihadiri Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius dan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Jenderal TNI (purn) Wiranto.
"Kelompok ahli ini sesuai bidang keilmuannya masing-masing seperti ahli agama, ahli psikologi, ahli hukum dan ahli hubungan internasional. Itu semua dikemas sedemikian rupa sehingga mewarnai pemikiran dari sisi keilmuan dalam rangka penanggulangan terorisme," ujar Suhardi, Jakarta, Senin, 24 Oktober 2016.
Dia berjanji terus berkoordinasi untuk bertemu dengan para kelompok pakar tersebut setiap dua bulan sekali untuk meng-update perkembangan terorisme di Indonesia. Forum ini kata dia, masih terkait dengan rencana melibatkan 17 kementerian dan lembaga. (Baca: Indonesia Bahas Masalah Terorisme di KTT ASEAN)
"Selama ini belum menjadi tanggung jawab secara utuh secara terintegarasi, telah dikeluarkannya surat keputusan Menko Polhukam terkait pelibatan 17 K/L yang mempunyai koordinasi langsung dengan BNPT juga diinformasikan kepada kelompok ahli untuk dijadikan masukan," ucapnya.
Pakar lainnya adalah Iwan Gardono Sujatmiko, Romli Atmasasmita, Hamdan Zoelva, Hikmahanto Juwana, dan Yanyan M Yani. Para pakar ini berkumpul bersama yang dihadiri Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius dan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Jenderal TNI (purn) Wiranto.
"Kelompok ahli ini sesuai bidang keilmuannya masing-masing seperti ahli agama, ahli psikologi, ahli hukum dan ahli hubungan internasional. Itu semua dikemas sedemikian rupa sehingga mewarnai pemikiran dari sisi keilmuan dalam rangka penanggulangan terorisme," ujar Suhardi, Jakarta, Senin, 24 Oktober 2016.
Dia berjanji terus berkoordinasi untuk bertemu dengan para kelompok pakar tersebut setiap dua bulan sekali untuk meng-update perkembangan terorisme di Indonesia. Forum ini kata dia, masih terkait dengan rencana melibatkan 17 kementerian dan lembaga. (Baca: Indonesia Bahas Masalah Terorisme di KTT ASEAN)
"Selama ini belum menjadi tanggung jawab secara utuh secara terintegarasi, telah dikeluarkannya surat keputusan Menko Polhukam terkait pelibatan 17 K/L yang mempunyai koordinasi langsung dengan BNPT juga diinformasikan kepada kelompok ahli untuk dijadikan masukan," ucapnya.
(kur)
