Rapat PDIP Bahas Permukiman dan Pendapatan Nelayan

JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkomitmen untuk mendorong pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Upaya itu dilakukan dengan menyukseskan program Pembangunan Permukiman Nelayan Berdasar Gotong Royong. Pasalnya, sampai saat ini masih banyak nelayan yang tinggal di tempat yang tidak layak.

Hal itu diungkapkan Ketua DPP PDIP Bidang Kemaritiman, Rokhmin Dahuri dalam Rapat Koordinasi Bidang II PDIP di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta, Sabtu (22/10/2016).

Rokhmin menceritakan masa kecilnya sebagai sebagai ‎anak petani nelayan di Cirebon, Jawa Barat. Karena rumah nelayan tak memiliki fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK), dirinya kerap melakukan aktivitas terkait di laut.

Mirisnya, dia menemui apa yang dialaminya saat berkunjung ke Bagan Siapi-api yang juga sentra kelautan. "Saya sedih itu masih terjadi. Kita harap Pemerintah tak hanya membangun permukiman di perkotaan. Tapi juga di pesisir dan kampung nelayan," kata Rokhmin.

Menurut dia, berapapun baiknya pendapatan nelayan ketika melaut, ujungnya akan tergerus ketika permukimannya masih buruk.

Permukiman buruk dinilainya akan menyebabkan sanitasi buruk. Akhirnya, kata dia, biaya hidup nelayan dan keluarga tetap meningkat karena terserang penyakit yang harus diobati.

Dia menegaskan PDIP akan terus mengawal program pembangunan permukiman nelayan itu bisa terlaksana sesegera mungkin. "Kami akan mengawalnya," katanya.

Acara tersebut dihadiri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua DPP PDIP Wiryanti Sukamdani, mantan Menteri Lingkungan Hidup Sonny Keraf, dan sejumlah kepala daerah dari PDIP.

‎Selain soal permukiman, Rokhmin mengatakan PDIP akan bekerja bersama pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga nelayan, minimal mewujudkan pendapatan nelayan Rp4 juta per bulan.

Saat ini, kata dia, rata-rata pendapatan keluarga nelayan Rp2,5 juta per bulan. Padahal, berdasarkan data Bank Dunia, seseorang bisa disebut tak miskin bila masing-masing berpendapatan USD60 per bulan, atau rata-rata USD2 per hari.

Biasanya, satu keluarga nelayan terdiri atas pasangan ayah-ibu dengan tiga anak. Artinya, ada lima anggota keluarga dengan total kebutuhan USD 300 perbulan.

Apabila dirupiahkan, kata Rokhmin, angkanya sekitar Rp4 juta."Insya Allah, kita berharap minimal bisa Rp4 juta per bulan. Ini tugas kita PDIP bersama pemerintah mewujudkan kesejahteraan nelayan yang meningkat," katanya.

Di luar itu, Rokhmin menekankan pihaknya juga berkomitmen untuk menyukseskan prinsip Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang digagas oleh Presiden Jokowi.
Menurut dia, hal itu penting karena Indonesia memang belum mendapat apa-apa dari keuntungan geomaritim yang dimilikinya.

Dia menjelaskan, sebanyak 40% dari nilai perdagangan dunia yang nilainya USD 1500-an miliar per tahun melewati laut Indonesia.

Sayangnya, kata dia, tidak seperti Singapura yang bisa untung dari aktivitas tersebut. Indonesia justru harus mengeluarkan USD15 miliar per tahun hanya untuk pengapalan barang dan jasa dunia.

"Anda lihat semua pelabuhan, semua petikemas milik perusahaan asing di Denmark, Korea, Taiwan, dan lain-lain. Tapi kami tegaskan, ekonomi kemaritiman ini bisa kita rebut. Ini tugas kita mendukung pemerintah agar bisa jadi kenyataan," ulasnya.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung berjanji akan menyampaikan semua keprihatinan dan tantangan yang dicatat oleh kader PDIP kepada Presiden Jokowi.

Dia mengakui keprihatinan PDIP sama dengan yang dirasakan Presiden. "Saya akan sampaikan kepada Bapak Presiden. Saya bisa pastikan, Presiden sedang dan akan terus bekerja keras demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia," kata Pramono.