Hasto: Menteri Jangan Jadi Beban Jokowi

Pada hari ini kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) memasuki tahun ketiga.

Selama dua tahun memimpin, duet Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang dilantik pada 20 Oktober 2014 itu menghadapi berbagai persoalan, termasuk menghadapi kekuatan politik di DPR.

Dalam perjalanannya, dukungan politik terhadap duet yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Nasdem dan Hanura itu menguat.

Sejumlah parpol yang menjadi lawan pada pilpres lalu akhirnya memutuskan menjadi pendukung pemerintah. Bagaimanakah pandangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengenai dua tahun Jokowi-JK, termasuk dinamika politik yang menyertainya?

Berikut hasil wawancara Sindonews dengan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (21/102016)

Bagaimanakah peran PDIP selama dua tahun Pemerintah Jokowi-JK?

Apapun posisi PDIP adalah pengusung utama Pemerintah Jokowi-JK. Sebagai pengusung utama, PDIP menjalankan agenda-agenda ideologi partai, yakni membumikan Pancasila agar negara betul-betul dikelola dengan prinsip ketuhanan, prinsip prikemanusiaan, prinsip kebangsaan, prinsip musyawarah mufakat dan tentu muaranya untuk mengatasi berbagai keadilan sosial.

Wajah politik yang kita bangun bukan wajah demokrasi politik semata, tapi juga demokrasi ekonomi dalam rangka kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu, kami mendukung sepenuhnya ketika cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, berdikari dan berkepribadian itu dijabarkan melalui Nawacita. Itu posisi politik pemerintahan.

Dengan demikian PDIP akan menjadi satu kekuatan yang efektif‎ berdiri di depan dalam membentengi kebijakan Pak Jokowi-Jk. Tapi kita juga harus tahu dinamika politik kekuasaan itu begitu hebatnya.

Banyak kepentingan-kepentingan yang masuk, yang ingin sekali mendorong kebijakan-kebijakan yang mencoba untuk melencengkan dari garis-garis Nawacita. Nah di situ PDIP memberikan masukan yang sifatnya konstruktif.

Dukungan seperti apa yang diberikan PDIP selama ini kepada Jokowi-JK?

Menjadi partai pengusung utama bukan berarti kita berdiam diri. Kita mendukung melalui struktural partai, legislatif partai dan eksekutif partai. Struktur partai bisa membantu dalam konsolidasi politik dan menjalankan komunikasi politik di daerah-daerah untuk membantu mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi Pemerintah Pak Jokowi.

Sementara eksekutif dan legislatif akan mendorong percepatan pembangunan yang dicanangkan Pak Jokowi dengan melakukan integrasi secara vertikal maupun horizontal.

Jadi kerja sama antarkepala daerah dengan anggota Dewan dari PDIP dari tingkat pusat sampai daerah untuk mendukung keberhasilan Pemerintah Pak jokowi.

Tapi dalam beberapa hal‎ kita juga memberikan catatan, misalnya dalam kebijakan impor beras. PDIP mendorong agar pemerintah betul-betul bekerja meskipun dalam situasi tidak mudah karena liberalisasi politik yang dilakukan 10 tahun sebelumnya untuk mampu berdaulat di bidang pangan.

Terkait kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty), PDIP memberikan dukungan sepenuhnya. Akan tetapi, PDIP juga ingin kebijakan itu digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Untuk itu kita memberikan catatan kritis agar tax amnesty tetap berdimensi keadilan. Kita juga harus memberikan perhatian agar dana yang masuk melalui tax amnesty benar-benar bisa dipakai utk tujuan bernegara.

Apakah dukungan PDIP kepada Pemerintah Jokowi-JK sudah total?

Kami selalu total, kami selalu melakukan efektivitas dukungan. Ketika terpilih sebagai Presiden, Jokowi menjadi Presiden seluruh rakyat Indonesia. Tapi ada kekuatan-kekuatan yang signfikan di DPR untuk menjegal kebijakan-kebijakan Presiden dengan cara memisahkan suara rakyat. Antara proses legislasi dan apa yang terjadi di DPR.

Hambatan utama Pemerintah Jokowi ketika partai-partai pengusung tidak mendapatkan tempat di posisi pimpinan dan alat kelengkapan DPR. Ada praktik penggunaan kekuasaan mengubah Undang-udang tentang MPR DPR DPD DPRD (MD3). Praktik itu hanya untuk kekuasaan dan meminggirkan suara rakyat.

Itu bencana politik yang pertama. Oleh karena itu kami mendorong agar Pak Jokowi merangkul kekuatan politik yang lain, seperti Golkar, PAN, PPP sehingga pemerintah akan stabil karena di DPR didukung 50% plus satu.

Apakah selain PDIP, upaya itu juga dilakukan partai lain pengusung Jokowi-JK lainnya?

Ya, kita kan ada kerja sama antarpartai politik pengusung pemerintah. Kita mendorong agenda-agenda konsolidasi, memberikan dukungan ketika Pak jokowi melakukan pendekatan dengan Golkar, PAN, PPP,

Bahkan Ibu Megawati Soekarnoputri sangat aktif dalam melakukan komunikasi politik agar partai-partai tersebut memberikan dukungan kepada Pak Jokowi.

Dengan dukungan banyak parpol, bagaimanakan proses konsolidasi antarparpol pendukung Jokowi-JK?

Kekuatan konsolidasi sudah terjadi. Bahkan sekarang ini konsolidasi politik sudah menyatakan berjalan dengan baik dan selanjutnya mempercepat program pembangunanu.

Seberapa kuat Pemerintah Jokowi-JK dengan bertambahnya dukungan Golkar, PAN dan PPP?

Masuknya Golkar, PAN, PPP bagian dari desain partai, bagian dari desain PDIP untuk selain mendapatkan dukungan kuat dari rakyat, PDIP juga mendapat dukungan dari partai poltik di DPR.

Lalu bagaimana dengan keputusan Golkar yang sudah menyatakan mengusung Jokowi pada Pilpres 2019?

Rakyat juga tahu bahwa sejak awal Pak Jokowi didukung sepenuhnya oleh PDIP. Pak Jokowi menjadi wali kota, lalu menjadi gubernur itu kan didukung oleh PDIP, demikian pula menjadi Presiden.

Seluruh partai saat itu bergerak. Ketika Pak Jokowi menjadi Presiden, pernyataan saya atas saran Ibu Megawati menyatakan Bapak Jokowi menjadi Presiden seluruh rakyat Indonesia, menjadi Presiden untuk seluruh parpol di Indonesia. Itu hukum konstitusi yang kita taati.

Jadi tidak khawatir dengan langkah politik Golkar?
Sangat tidak‎, dipastikan.

Pada 20 Oktober 2016, usia pemerintah Jokowi-JK genap berusia 2 tahun, bagaimana pandangan PDIP?

Pak Jokowi menunjukkan kinerja sangat baik dan mampu menggelorakan optimisme, kemudian datang terus menerus bersama rakyat. Kita lihat pembangunan infrastruktur berjalan sangat luar biasa, bahkan terakhir prinsip keadilan diterapkan di Papua sehingga harga bahan bakar minyak (BBM) tunggal di seluruh wilayah Indonesia, ini kan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sebelumnya.

Kemudian bagi PDIP, ada capaian ideologis yang luar biasa ketika negara ini berpijak pada kebenaran sejarah sehingga 1 juni 1945 dinyatakan sebagai Hari Lahir Pancasila. Itu menurut kami merupakan capaian luar biasa.

Seluruh upaya yang tidak mudah itu tidak menghilangkan karakter kepemimpinan Pak Jokowi yang terus datang ke daerah. Mana ada presiden datang ke Papua dan Aceh dengan frekuensi sangat tinggi dan mendengarkan secara langsung aspirasi masyarakat.

Apakah dua tahun kepemimpinan Jokowi-JK dapat dianggap berhasil?

Ya memang masih ada banyak pekerjaan rumah dari Presiden Jokowi, tetapi ini sebuah proses yang harus dijalani. Kendala secara fiskal juga begitu besar, konsolidasi politik juga membutuhkan waktu yang mungkin lebih lama dari yang kami rencanakan sebelumnya.

Sebenarnya kami rencanakan (konsolidasi politik) enam bulan, tapi ternyata hampir 1,5 tahun konsolidasi politik itu selesai. Pak Jokowi mendapat dukungan legalitas yang kuat dari DPR dan dukungan legitimasi rakyat sehingga menjadi momentum yang sangat baik untuk mendorong keberhasilan Jokowi.

Catatan PDIP untuk pemerintah sekarang apa?

Ya catatan yang harus ditingkatkan adalah‎ agar para menteri jangan jadi beban Presiden, menteri harus meningkatkan kerja sama, kemudian sinergi, dan juga upaya untuk menyelesaikan masalah secara lebih awal agar para menteri betul-betul memahami persoalan.

Dengan begitu, mereka (para metneri) memiliki spirit yang sama dengan Presiden untuk turun melihat segala sesuatunya secara detail sehingga mampu mengatasi persoalan yang ada di lapangan. Termasuk gerakan memberantas pungutan liar (pungli), itu sesuatu yang luar biasa.

PDIP juga mendorong sinergi antarlembaga penegak hukum, itu betul-betul dijalankan. Yang harus dikedepankan adalah proses pencegahan korupsi. Itu yang terus menerus diulang, itu catatan dari PDIP. Tetapi secara keseluruhan pdip melihat puas dengan keberhasilan dari Bapak Presiden.

Dengan tantangan-tantangan yang tidak ringan, ternyata Presiden mampu membangun sebuah optimisme dan menempatkan skala prioritas pembangunan pada arah yang tepat.

Kalau saya datang ke daerah-daerah, hampir seluruh kepala daerah yang saya datangi melihat ada perubahan kebijakan. Presiden betul-betul mendengarkan suara dari bawah. Ini mampu mengatasi hambatan-hambatan struktural, dan saya pikir ini budaya kepemimpinan yang baru.

PDIP akan terus mendorong agar DPR yang berasal PDIP, seluruh kepala daerah, struktural partai akan lebih meningkatkan efektivitas dukungan kepada Presiden.

Apakah formasi Kabinet Kerja sudah ideal?

Presiden akan terus menerus melakukan evaluasi. Sejak awal Presiden meminta (para menteri) kerja, kerja dan kerja. Kerja itu artinya menyelesaikan masalah saat ini dan membangun harapan bagi masa depan, meletakan dasar-dasar akselerasi pertumbuhan bagi pertumbuhan yang lebih baik ke depan sekaligus mengatasi problematika saat ini, termasuk bagaimana ketidakadilan yang terjadi akibat proses liberalisasi politik dan ketidakadilan dalam penguasaan sumber daya ekonomi. Itu yang menjadi skala prioritas.

Banyak kalangan menilai Jokowi-JK terlalu fokus pembangunan ekonomi, tapi justru lupa dalam pembenahan hukum, bagaimana menurut Anda?

Tidak ada gading yang tidak retak. Tetapi proses pembenahan hukum ini memerlukan budaya hukum, memerlukan tertib hukum. Kalau kita lihat dalam kebiasaan sehari-hari yang elementer saja, begitu mudah kita melanggar aturan. Begitu mudah kita membuang sampah di sungai, padahal aturan hukumnya ada.

Begitu mudah terjadi pungli, artinya penegakan hukum tidak semudah membalikkan telapak tangan. Itu ada budaya hukum, ada kedisplinan terhadap aturan main tanpa pandang bulu, ada membangun sistem yang transparan, akuntalibiltas melalui e-goverment, ada kerja sama antara lembaga penegak hukum, ada upaya untuk menghindari politisasi terhadap hukum, ini kan sisa-sisa "mental map" yang diciptakan selama 32 tahun Orde Baru.

Progres sudah baik, paling tidak Presiden bersikap tegas, Presiden tidak terlibat dalam proses intervensi hukum, tidak seperti pada masa yang lalu, ada kriminalisasi yang dilakukan kemudian‎ tebang pilih.

Nah sekarang paling tidak arah itu diletakan dengan sangat baik oleh Presiden. Bahwa ada yang kurang, ya ini sebagai sebuah dasar pembenahan ke depan. Paling tidak kita melihat ada yang positif dari KPK-nya, kemudian dari institusi peradilan, kejaksaan dan kepolisian. Tapi semua kan ada harus bekerja sama.

Yang harus dihindari adalah politisasi dalam penegakan hukum itu. PDIP juga berdiri kokoh untuk tidak menggunakan kekuasaan untuk melakukan intervensi dalam proses penegakan hukum itu. Ini wajar pemerintah kan harus memiliki skala prioritas.

Sejauhmana PDIP melihat upaya pemerintah dalam melakukan revolusi mental?

Revolusi mental itu tidak ada jalan yang pintas. Ini menyangkut bagaiman mengubah mental. Untuk mengubah sebuah kebiasaan ini harus dimulai dulu dengan berpikir yang baik.

Berpikir yang baik memerlukan hati, kejernihan hati. Berpikir baik akan menentukan tindakan yang baik, tindakan yang baik akan menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan secara kolektif, akan menjadi kultur sehingga revolusi mental‎ itu bukan program.

Revolusi mental adalah sebuah perombakan terhadap "mental map" kita, agar kita meninggalkan mental-mental lama menjadi mental-mental baru yang berdikari, disiplin yang membangun karakter, satukan kata dan perbuatan yang tidak menjadikan kekuasaan untuk mencari kekayaan sendiri.

Itu merupakan sebuah upaya untuk merombak secara menyeluruh sehingga tidak bisa diukur selama dua tahun. Tapi tahapan-tahapannya sudah dilaksanakan dengan keteladanan dari pemimpinnya.

Bagaimanakah pendapat Anda mengenai anggapan revolusi mental baru sebatas jargon?

Ya ‎wajar namanya kritik. Tanpa kritik kita tidak bisa maju. PDIP selalu mendengarkan kritik. Tapi jangan lah dipolitisasi hanya untuk kepentingan-kepentingan politik. Tantangan yang dihadapi Presiden tidak mudah. Oleh karena itu PDIP mendorong dua tahun Pemerintah Jokowi sebagai momentum untuk menggalang persatuan nasional, menggalang gotong-royong nasional, karena kita sudah tertinggal dengan Malaysia dan Singapura. Kalau sedikit-sedikit kita berantem terus kapan kita mengejar ketertinggalan kita.

Masa kepemimpinan Jokowi masih tiga tahun lagi. Konsolidasi apalagi yang akan dikuatkan partai koalisi pemerintah?

Ya tiga tahun kita gunakan sebagai upaya (merealisasikan) janji kampaye Presiden. PDIP bertanggung jawab dalam mewujudkan janji-janji kampanye.

Jadi tiga tahun kita isi dengan bergotong-royong dan bekerja untuk rakyat. Kita hindari sebuah konflik yang tidak perlu, itu yang harus kita harapkan, dan sekali lagi Pak Jokowi menjadi pres dari seluruh rakyat Indonesia. Pemahaman itu yang harus dikedepankan bersama.

Apakah Anda optimistis Jokowi-JK dapat merealisasikan janji-janjinya pada tiga tahun ke depan?

Oh kami optimis. Kami diajarkan utk optimis karena sejarah telah mendidik kami, telah mengajarkan kepada kami ktika kami ‎bertindak atas dasar keyakinan politik. Ketika keyakinan politik menyatu dengan harapan rakyat, kami tidak akan pernah kehilangan arah. Itu saja kuncinya.