Plus Minus Dua Tahun Jokowi-JK di Mata Ketua Komisi III DPR
Jum'at, 21 Oktober 2016 - 13:56 WIB
Plus Minus Dua Tahun Jokowi-JK di Mata Ketua Komisi III DPR
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi III DPR, Bambang Soesatyo memberikan catatan positif dan negatif terhadap dua tahun Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
Bambang menilai, selama dua tahun memerintah, duet Jokowi-JK berhasil dalam membangun konsolidasi politik.
"Stabilitas politik itulah yang menjadi modal dasar bagi pemerintahan Jokowi-JK bisa merealisasikan sejumlah program strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah hingga realisasi kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) yang fenomenal itu," tutur Bambang dalam keterangan persnya, Jumat (21/10/2016).
Politikus Partai Golkar itu juga mencatat, pemerintah sekarang telah meletakkan fondasi utama pembangunan yang mengarah kepada Indonesia Sentris, bukan Jawa Sentris.
Hal itu dinilai Bambang positif untuk memperkecil kesenjangan antara Jawa dan sejumlah daerah di luar Jawa.
Menurut dia, pemerintah sekarang membangun ragam infrastruktur strategis di sejumlah daerah, mulai dari jalan bebas hambatan, jalur kereta api, pembangunan ketenagalistrikan, pelabuhan, bandara hingga waduk atau bendungan.
"Saya melihat bahwa politik pembangunan Indonesia sentris merupakan upaya pemerintah memperkokoh fondasi dan ikatan NKRI. Semua wilayah negara menikmati kue pembangunan," ucapnya.
Menurut dia, hal baru yang hendak diperlihatkan Jokowi-JK adalah model ekonomi baru dengan menerapkan kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM) satu harga di wilayah Timur, khususnya Papua yang menjadi percontohan.
Dia sepakat harga bensin sama untuk seluruh wilayah di Indonesia. Kendati demikian, Bambang memberi catatan negatif' terhadap pembangunan sektor hukum.
Menurut dia, sektor hukum di dalam negeri ditandai dengan buruknya kualitas penegakan hukum. Bambang mengatakan, saat ini tidak ada institusi penegak hukum yang bersih dari masalah.
"Masyarakat masih harus menunggu seberapa jauh keberhasilan Jokowi-JK membenahi sektor hukum. Pungli (pungutan liar) memang merugikan masyarakat. Tetapi, persoalan di sektor hukum bukan hanya pungli. Tidak kalah pentingnya adalah upaya memperbaiki atau memulihkan kualitas penegakan hukum, dengan cara memerangi mafia kasus dan mafia peradilan," tuturnya.
Bambang menilai, selama dua tahun memerintah, duet Jokowi-JK berhasil dalam membangun konsolidasi politik.
"Stabilitas politik itulah yang menjadi modal dasar bagi pemerintahan Jokowi-JK bisa merealisasikan sejumlah program strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah hingga realisasi kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) yang fenomenal itu," tutur Bambang dalam keterangan persnya, Jumat (21/10/2016).
Politikus Partai Golkar itu juga mencatat, pemerintah sekarang telah meletakkan fondasi utama pembangunan yang mengarah kepada Indonesia Sentris, bukan Jawa Sentris.
Hal itu dinilai Bambang positif untuk memperkecil kesenjangan antara Jawa dan sejumlah daerah di luar Jawa.
Menurut dia, pemerintah sekarang membangun ragam infrastruktur strategis di sejumlah daerah, mulai dari jalan bebas hambatan, jalur kereta api, pembangunan ketenagalistrikan, pelabuhan, bandara hingga waduk atau bendungan.
"Saya melihat bahwa politik pembangunan Indonesia sentris merupakan upaya pemerintah memperkokoh fondasi dan ikatan NKRI. Semua wilayah negara menikmati kue pembangunan," ucapnya.
Menurut dia, hal baru yang hendak diperlihatkan Jokowi-JK adalah model ekonomi baru dengan menerapkan kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM) satu harga di wilayah Timur, khususnya Papua yang menjadi percontohan.
Dia sepakat harga bensin sama untuk seluruh wilayah di Indonesia. Kendati demikian, Bambang memberi catatan negatif' terhadap pembangunan sektor hukum.
Menurut dia, sektor hukum di dalam negeri ditandai dengan buruknya kualitas penegakan hukum. Bambang mengatakan, saat ini tidak ada institusi penegak hukum yang bersih dari masalah.
"Masyarakat masih harus menunggu seberapa jauh keberhasilan Jokowi-JK membenahi sektor hukum. Pungli (pungutan liar) memang merugikan masyarakat. Tetapi, persoalan di sektor hukum bukan hanya pungli. Tidak kalah pentingnya adalah upaya memperbaiki atau memulihkan kualitas penegakan hukum, dengan cara memerangi mafia kasus dan mafia peradilan," tuturnya.
(dam)
