Gerindra: Kehidupan Ekonomi Rakyat Kecil Tambah Berat
Rabu, 19 Oktober 2016 - 16:01 WIB
Gerindra: Kehidupan Ekonomi Rakyat Kecil Tambah Berat
A
A
A
JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) genap dua tahun pada Kamis 20 Oktober besok. Namun, kinerja pemerintah selama hampir dua tahun belakangan ini dirasa masih memiliki kekurangan.
"Kehidupan ekonomi rakyat di bawah tambah berat," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/10/201/).
Kemudian, lapangan kerja dianggap masih minim, karena pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan masih jauh dari harapan. "Pertumbuhan ditarget 5,1%, padahal saat kampanye presiden katakan 7 sampai 8, bahkan 9%," tutur anggota Komisi I DPR ini.
Menurut dia, pemerintah harus segera mengambil tindakan untuk persoalan tersebut. Sehingga, lanjut dia, pertumbuhan ekonomi menjadi taruhannya dan daya beli masyarakat menjadi akibatnya.
"Ekonomi kita berat. Berbagai macam proyek pemerintah yang jadi stimulus malah berkurang, di banyak daerah proyek-proyek berjalan tapi pembayarannya ditunda, dikurangi, sudah ditender dibatalkan, yang sudah direncanakan dihilangkan," papar Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR ini.
Kendati demikian, dia menilai, hal lain yang harus diwaspadai pemerintah adalah gejala kelompok separatis, terutama di Papua. Dikatakannya, gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) makin ofensif.
Dia melihat, terdapat enam negara di sekitar Papua yang mulai mengangkat isu tersebut di forum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). "Ini serius, jangan dianggap sepele. Negara di sekitar Papua suarakan ini. Saya kira harus jadi perhatian pemerintah supaya pemerintah enggak kaget," imbuhnya.
Muzani menambahkan, pemerintah tidak begitu siap menghadap persoalan kelompok OPM yang semakin ofensif belakangan ini. "Karena NKRI taruhan kita. NKRI harga mati," pungkasnya.
"Kehidupan ekonomi rakyat di bawah tambah berat," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/10/201/).
Kemudian, lapangan kerja dianggap masih minim, karena pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan masih jauh dari harapan. "Pertumbuhan ditarget 5,1%, padahal saat kampanye presiden katakan 7 sampai 8, bahkan 9%," tutur anggota Komisi I DPR ini.
Menurut dia, pemerintah harus segera mengambil tindakan untuk persoalan tersebut. Sehingga, lanjut dia, pertumbuhan ekonomi menjadi taruhannya dan daya beli masyarakat menjadi akibatnya.
"Ekonomi kita berat. Berbagai macam proyek pemerintah yang jadi stimulus malah berkurang, di banyak daerah proyek-proyek berjalan tapi pembayarannya ditunda, dikurangi, sudah ditender dibatalkan, yang sudah direncanakan dihilangkan," papar Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR ini.
Kendati demikian, dia menilai, hal lain yang harus diwaspadai pemerintah adalah gejala kelompok separatis, terutama di Papua. Dikatakannya, gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) makin ofensif.
Dia melihat, terdapat enam negara di sekitar Papua yang mulai mengangkat isu tersebut di forum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). "Ini serius, jangan dianggap sepele. Negara di sekitar Papua suarakan ini. Saya kira harus jadi perhatian pemerintah supaya pemerintah enggak kaget," imbuhnya.
Muzani menambahkan, pemerintah tidak begitu siap menghadap persoalan kelompok OPM yang semakin ofensif belakangan ini. "Karena NKRI taruhan kita. NKRI harga mati," pungkasnya.
(kri)
