Soal Berantas Pungli, Jokowi Jangan Ulangi Kegagalan Era Soeharto
Senin, 17 Oktober 2016 - 11:07 WIB
Soal Berantas Pungli, Jokowi Jangan Ulangi Kegagalan Era Soeharto
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan, pemberantasan pungutan liar (pungli) yang dilakukan pemerintah tetap mengedepankan faktor konsistensi.
Hal ini dilakukan agar penanganan masalah pungli tak mengulang kegagalan yang pernah terjadi pada era Presiden Soeharto saat menerapkan Operasi Tertib (Opstib) Periode 1977-1981.
Menurut Bamsoet, Alih-alih menginginkan praktik pungli berkurang, seiring perjalanan waktu, praktik pungli justru semakin marak bahkan terus berkembang hingga ke semua lini.
"Pengalaman dari Opstib pada dasawarsa 70-an inilah yang relevan untuk dijadikan kajian oleh pemerintahan sekarang ini," kata Bamsoet dalam siaran persnya, Senin (17/10/2016).
Politikus Partai Golkar ini menilai, pemerintah harus berani mematok target besar atau tolok ukur keberhasilan penanganan masalah pungli.
Hal ini dianggap menjadi sangat penting, karena proses pencapaian target itu bisa menjaga konsistensi semangat dan pelaksanaan operasi tersebut.
"Bersamaan dengan upaya mencapai target itu, pemerintah juga dituntut segera memperbaiki sistem pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi terkini," tuturnya.
Dia menambahkan, pelayanan publik pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, termasuk institusi negara lainnya, harus mengadopsi faktor teknologi terkini sebagai pendukung guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.
"Perbaikan sistem pelayanan publik itu harus menutup celah atau ruang bagi terjadinya praktik pungli," tandasnya.
Hal ini dilakukan agar penanganan masalah pungli tak mengulang kegagalan yang pernah terjadi pada era Presiden Soeharto saat menerapkan Operasi Tertib (Opstib) Periode 1977-1981.
Menurut Bamsoet, Alih-alih menginginkan praktik pungli berkurang, seiring perjalanan waktu, praktik pungli justru semakin marak bahkan terus berkembang hingga ke semua lini.
"Pengalaman dari Opstib pada dasawarsa 70-an inilah yang relevan untuk dijadikan kajian oleh pemerintahan sekarang ini," kata Bamsoet dalam siaran persnya, Senin (17/10/2016).
Politikus Partai Golkar ini menilai, pemerintah harus berani mematok target besar atau tolok ukur keberhasilan penanganan masalah pungli.
Hal ini dianggap menjadi sangat penting, karena proses pencapaian target itu bisa menjaga konsistensi semangat dan pelaksanaan operasi tersebut.
"Bersamaan dengan upaya mencapai target itu, pemerintah juga dituntut segera memperbaiki sistem pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi terkini," tuturnya.
Dia menambahkan, pelayanan publik pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, termasuk institusi negara lainnya, harus mengadopsi faktor teknologi terkini sebagai pendukung guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.
"Perbaikan sistem pelayanan publik itu harus menutup celah atau ruang bagi terjadinya praktik pungli," tandasnya.
(maf)
