Ini Cara Pemerintah untuk Berantas Pungli
Rabu, 12 Oktober 2016 - 14:50 WIB
Ini Cara Pemerintah untuk Berantas Pungli
A
A
A
JAKARTA - Menko Polhukam Wiranto telah membahas penanganan masalah pungutan liar (pungli) sebagai upaya teknis penerapan reformasi hukum.
Menurut Wiranto, Operasi Pemberantasan Pungli (OPP) yang diinginkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mampu menyapu bersih pungli.
"Nama resmi nanti saber pungli. Bukan penanganan, tapi sapu bersih (saber)," kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/10/2016).
Menurut Wiranto, saber pungli memiliki landasan filosofis yang diharapkan aksi pungli tidak hidup di Indonesia.
"Sehingga masyarakat terlindungi dari upaya pelanggaran hukum. Kita harapkan mudah-mudahan satu minggu selesai dan beroperasi," ucapnya.
Lebih jauh Wiranto mengakui, dirinya diserahi tanggung jawab presiden untuk memimpin Satuan Tugas (Satgas) Saber Pungli.
Tim ini akan bergerak sampai ke level bawah untuk mendeteksi tempat-tempat yang dicurigai terjadinya tindak praktik pungli.
"Satgas kita utamakan sebagai leading sector. Sebagai penggerak utama dari Polri. Nanti dibantu kementerian lembaga lain yang berkaitan dengan ini," pungkasnya.
Menurut Wiranto, Operasi Pemberantasan Pungli (OPP) yang diinginkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mampu menyapu bersih pungli.
"Nama resmi nanti saber pungli. Bukan penanganan, tapi sapu bersih (saber)," kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/10/2016).
Menurut Wiranto, saber pungli memiliki landasan filosofis yang diharapkan aksi pungli tidak hidup di Indonesia.
"Sehingga masyarakat terlindungi dari upaya pelanggaran hukum. Kita harapkan mudah-mudahan satu minggu selesai dan beroperasi," ucapnya.
Lebih jauh Wiranto mengakui, dirinya diserahi tanggung jawab presiden untuk memimpin Satuan Tugas (Satgas) Saber Pungli.
Tim ini akan bergerak sampai ke level bawah untuk mendeteksi tempat-tempat yang dicurigai terjadinya tindak praktik pungli.
"Satgas kita utamakan sebagai leading sector. Sebagai penggerak utama dari Polri. Nanti dibantu kementerian lembaga lain yang berkaitan dengan ini," pungkasnya.
(maf)
