TNI Birawa

Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin
Dewan Pembina Pusat Pengkajian Strategi Nasional

DALAM perjalanan sejarah bangsa Indonesia tercatat, Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah organisasi pengabdian warga negara Republik Indonesia pada profesi militer yang oleh konstitusi UUD 1945 diamanatkan sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Di masa lalu pemerintah sangat dominan di hampir semua sektor penyelenggaraan negara yang lazim disebut otoritarian dengan menempatkan ABRI (TNI-Polri) dalam posisi ketat mengawal pemerintah dengan status sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan (hankam) dan kekuatan sosial politik (sospol) yang dikenal dengan Dwifungsi ABRI.

Dominasi peran ABRI kemudian berubah seiring era reformasi. Reformasi TNI selain di bidang struktur dan doktrin juga terhadap aspek kultur, ibarat mengubah kebiasaan lama yang sudah melembaga terbentuk. Sejak 1998 TNI telah bekerja keras melakukan perubahan-perubahan mendasar berbagai tatanan, pola pikir, dan perilaku untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan era demokrasi.

Tidak dapat disangkal perubahan mendasar selama 18 tahun masih meninggalkan kesan sikap trauma, hati-hati, bahkan apatis terhadap fenomena kehidupan politik nasional. Reformasi internal TNI yang hingga kini diteruskan oleh generasi TNI sangat memerlukan kualitas integritas kepemimpinan TNI yang konsisten dan komitmen terhadap jati diri TNI seperti yang dituntut oleh undang-undang.

Politik Negara
Politik TNI adalah politik negara sebagaimana yang dikemukakan oleh Panglima Besar Soedirman sudah dipatrikan dalam makna Sapta Marga sebagai prajurit pejuang, prajurit rakyat, prajurit nasional, dan prajurit profesional. Di masa kini dan mendatang pada era demokrasi yang penuh keterbukaan, akan sangat berbeda dengan masa lalu yang hitam putih memosisikan TNI dalam dua jenis misi di atas.

Di sini perlu kecermatan kepemimpinan dan manajemen TNI untuk menegaskan secara eksplisit kepada segenap prajurit. Rambu-rambu pelaksanaan misi negara di dalam iklim demokrasi yang memberikan ruang interaksi sipil-militer perlu menjadi pedoman. Hal ini penting mengingat pergerakan demokrasi di Indonesia begitu cepat sehingga memungkinkan fenomena demokrasi memberikan imbas dan menggelitik pribadi prajurit.

TNI sudah membuka pintu yang luas bagi bangsa di era reformasi untuk meneropong perjalanan TNI dari masa ke masa. Bagi TNI, hal ini tentu memberikan manfaat ganda bagi kehormatan dan nilai moral yang senantiasa menjadi tanggung jawab generasi TNI.

TNI yang tegas menerjemahkan esensi dan makna poli-tik negara akan menghindari tafsiran tersamar dari publik yang seolah-olah TNI berdwifungsi. Memang kita masih sering mendengar pertanyaan dalam obrolan bebas di masyarakat, bagaimana TNI bersikap jika negara dan bangsa mengalami turbulensi? Bagaimana status legitimasi dan legalitas TNI dalam misi negara tunduk kepada otoritas sipil yang berdaulat untuk lingkup penugasan pada area stabilisasi dan rekonstruksi krisis?

TNI bukan penentu akhir, melainkan elemen utama negara untuk menyelamatkan kelangsungan hidup negara dan bangsa. Sebagai militer profesional, TNI senantiasa diharapkan secara independen menyampaikan pemberitahuan dini kepada negara terhadap berbagai fenomena yang berpotensi menimbulkan destabilisasi kelangsungan hidup dan keselamatan bangsa.

Sikap independen adalah tuntutan profesionalitas militer secara universal yang berpegang kepada prinsip netral dan imparsial. Sikap independen ini pula menjadi rambu pengaman bagi TNI terhadap kesan publik yang mencari celah dari sikap dan gerak-gerik yang belum tuntas menghayati dan menjalankan reformasi kultur TNI, yaitu mengubah rasio dan rasa lama yang sudah tidak relevan bahkan dapat menimbulkan noda kehormatan TNI.

Integrasi dan Integritas
Suatu keniscayaan perlunya integrasi nasional dalam era demokrasi, diintesifkannya kerja sama sipil dan militer untuk bahu-membahu dalam memikul beban politik negara. Pergeseran iklim konflik pada Abad XXI ke dimensi baru konflik tidak beraturan yang dikenal sebagai perang asimetrik dengan padanan teknologi menjadi opsi efektif dibandingkan penggunaan hard power yang menggunakan peralatan militer berat di semua spektrum perang, baik di darat, laut dan udara, dengan persyaratan memerlukan kemampuan ekonomi yang tinggi.

Padahal, kondisi ekonomi global mengalami perlambatan yang sangat pelan dan cenderung negatif. Kini secara universal kekuatan militer lebih mengutamakan untuk misi kemanusiaan dan misi negara demi menjamin stabilitas dan kedaulatan serta tugas perdamaian dunia.

Indonesia mencatat penanganan konflik dalam negeri cenderung diselesaikan melalui diplomasi, walaupun diakui bahwa operasi militer berperan besar dalam mendorong terbentuknya ruang diplomasi penyelesaian konflik. Tantangan integritas TNI adalah bersikap ”tidak” terhadap godaan kepentingan.

Selain ini merupakan nilai moral tertinggi sebagai kehormatan TNI yang ditebus dengan keringat dan darah, juga menjadi sabuk pengaman bagi TNI di semua lini keprajuritan. Tanggung jawab kewenangan yang hanya mampir seketika di pundak TNI akan menjadi modalitas besar bagi pengakuan bangsa dan negara hendaknya patut dijaga, agar sistem tidak mengalami distorsi.

Lebih dari itu, revitalisasi manajemen dengan berbagai terobosan sistemik diperlukan dengan semangat jiwa korsa yang menyatukan rasa dan rasio dari para perwira dan prajuritnya, sehingga memastikan TNI menjadi kekuatan yang dahsyat dan mengagumkan. Dirgahayu TNI.