Superholding BUMN

PEMBENTUKAN tiga perusahaan induk (holding) badan usaha milik negara (BUMN) diharapkan tuntas hingga akhir tahun. Pembentukan holding perusahaan pelat merah terus dikebut Kementerian BUMN di antaranya holding energi dan pangan.

Keseriusan pemerintah membentuk holding untuk perusahaan negara kembali ditunjukkan dalam rapat yang dipimpin Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution yang dihadiri Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan melibatkan Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti dan Direktur Keuangan PT Pertamina Arif Budiman, kemarin di Jakarta.

Rapat yang berlangsung selama dua jam itu baru sebatas bicara konsep dan bagaimana membangun komunikasi stakeholder terkait. Secara konsep pembentukan holding BUMN sudah tidak ada masalah, namun masih ada sejumlah persoalan yang harus dituntaskan, termasuk mengajak bicara serikat pekerja.

Rencana sebelumnya Kementerian BUMN menargetkan lima holding perusahaan negara terbentuk hingga akhir tahun ini. Pembentukan holding sektor energi yang melibatkan PT Pertamina dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk dikabarkan paling siap direalisasikan.

Namun, Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution berpendapat lain yang meminta menteri BUMN tidak terburu-buru mengejar target lima holding pada penutupan tahun ini. Mantan petinggi Bank Indonesia (BI) itu justru mengingatkan pentingnya antisipasi pascaperusahaan induk terbentuk.

Jadi, pembentukan holding BUMN yang dinilai terlalu lamban oleh sejumlah kalangan lebih disebabkan faktor kehati-hatian pemerintah. Apalagi, sebagaimana ditegaskan Darmin Nasution bahwa pembentukan induk perusahaan BUMN tak perlu meminta persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), namun tetap harus ada presentasi sebagai penjelasan tentang kebijakan pembentukan holding BUMN tersebut. Apabila pembahasan internal Kementerian BUMN dianggap sudah tuntas, hanya dibutuhkan peraturan pemerintah sebagai payung hukum.

Dalam pembentukan perusahaan induk BUMN, selain holding sektor energi mendapat perhatian serius dari publik, juga holding sektor pangan disorot tajam. Untuk merealisasikan perusahaan induk sektor pangan, Bulog sudah menunjuk dua perusahaan yakni PT Danreksa dan PricewaterhouseCooper (PwC) sebagai konsultan yang mengkaji dan menganalisis bagaimana model bisnis perusahaan setelah terbentuk holding. Rencananya Bulog yang akan menjadi perusahaan induk di mana bergabung PT Sang Hyang Seri, PT Pertani, PT Bhanda Ghra Reksa, dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Saat pekerjaan pembentukan holding BUMN yang belum tuntas, Menteri BUMN Rini Soemarno malah melempar wacana baru lagi, yakni pembentukan superholding BUMN sebagai pengganti Kementerian BUMN. Idenya sangat mulia untuk membuat perusahaan pelat merah lebih leluasa menjalankan bisnis.

Yang terjadi selama ini, di mata Rini yang sempat menjabat sebagai menteri perindustrian dan perdagangan pada zaman Presiden Megawati Soekarnoputri, sejumlah perusahaan negara sulit mengembangkan bisnis karena di bawah payung Kementerian BUMN. Karena itu, dibutuhkan semacam lembaga BUMN (superholding) bisa bertindak yang selaras dengan sistem korporasi.

Sebenarnya, wacana pembentukan superholding bukan hal baru untuk sejumlah negara yang ada di sekitar Indonesia. Singapura dan Malaysia sudah mempraktikkan superholding sejak lama dan terbukti BUMN dua negeri jiran itu lebih survive dibanding BUMN yang ada di Indonesia.

Di Singapura dikenal dengan nama Temasek, sedangkan di Malaysia dinamai Khasanah. Namun, wacana yang dilemparkan menteri BUMN tersebut sempat membuat terkejut wakil rakyat yang bermarkas di Senayan, apalagi lembaga baru itu akan menghapus keberadaan Kementerian BUMN.

Apa pun langkah pemerintah terhadap pengembangan BUMN sepanjang itu positif, terukur, dan dapat diimplementasikan dengan baik harus didukung penuh. Dalam rapat pembahasan rencana kerja anggaran kementerian/lembaga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 pekan lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan target dividen BUMN dari Rp38 triliun menjadi Rp41 triliun tahun depan dengan mempertimbangkan kinerja positif perusahaan negara pada semester pertama 2016. Sedangkan anggaran Kementerian BUMN diusulkan sebesar Rp243,8 miliar pada 2017.