Jokowi: Penegakan Hukum Belum Beri Efek Jera
Kamis, 22 September 2016 - 17:19 WIB
Jokowi: Penegakan Hukum Belum Beri Efek Jera
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan dengan sejumlah pakar hukum di Istana Merdeka, Jakarta.
Dalam pertemuan itu, Jokowi mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya pejabat negara yang terlibat kasus korupsi.
"Penegakan hukum kita belum memberikan efek jera terhadap adanya korupsi," tutur Jokowi saat menerima sejumlah pakar hukum di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/9/2016).
Jokowi menambahkan, hukuman dan tuntutan juga dianggap belum memberikan efek jera kepada pelaku korupsi.
Dia sempat menyinggung masalah draf revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 yang mengatur tentang pemberian remisi dan hak warga binaan yang belum sampai ke meja kerjanya.
"Saya belum tahu isinya, tapi sudah saya jawab kembalikan itu saja, hahaha, karena saya baca di koran hanya sejarah selintas saja," ujarnya.
Selain masalah korupsi, mantan Wali Kota Solo itu juga sempat menyinggung penuntasan hukum atas kasus-kasus HAM. Dia meminta agar penegakan hukum mampu menyelesaikan kasus-kasus HAM.
"Kemudian juga PR (pekerjaan rumah) kita mengenai pelanggaran HAM masa lalu termasuk di dalamnya kasus Mas Munir (kasus kematian aktivis HAM)) juga ini perlu diselesaikan," tuturnya.
Dalam pertemuan itu, Jokowi mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya pejabat negara yang terlibat kasus korupsi.
"Penegakan hukum kita belum memberikan efek jera terhadap adanya korupsi," tutur Jokowi saat menerima sejumlah pakar hukum di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/9/2016).
Jokowi menambahkan, hukuman dan tuntutan juga dianggap belum memberikan efek jera kepada pelaku korupsi.
Dia sempat menyinggung masalah draf revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 yang mengatur tentang pemberian remisi dan hak warga binaan yang belum sampai ke meja kerjanya.
"Saya belum tahu isinya, tapi sudah saya jawab kembalikan itu saja, hahaha, karena saya baca di koran hanya sejarah selintas saja," ujarnya.
Selain masalah korupsi, mantan Wali Kota Solo itu juga sempat menyinggung penuntasan hukum atas kasus-kasus HAM. Dia meminta agar penegakan hukum mampu menyelesaikan kasus-kasus HAM.
"Kemudian juga PR (pekerjaan rumah) kita mengenai pelanggaran HAM masa lalu termasuk di dalamnya kasus Mas Munir (kasus kematian aktivis HAM)) juga ini perlu diselesaikan," tuturnya.
(dam)
