Budi Gunawan Sebut Ada Dua Ancaman Intai NKRI
Rabu, 07 September 2016 - 13:21 WIB
Budi Gunawan Sebut Ada Dua Ancaman Intai NKRI
A
A
A
JAKARTA - Calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Komjen Pol Budi Gunawan (BG) memaparkan sejumlah ancaman yang bakal dihadapi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ancaman itu dibagi menjadi dua, faktor eksternal dan internal.
Dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sebagai calon Kepala BIN, Budi Gunawan mengatakan, ancaman dari eksternal itu mencakup skala global dengan ketegangan di berbagai wilayah.
Di antaranya ketegangan Amerika Serikat (AS) dan Rusia, ketegangan di Laut China Selatan, ketegangan di Semenanjung Korea, gejolak di Turki dan konflik Timur Tengah serta di Amerika Selatan.
Di samping itu, hegemoni ekonomi juga dinilainya perlu diwaspadai. Menurut BG, hegemoni itu dapat diselesaikan melalui forum kerja sama ekonomi antarnegara.
Budi Gunawan mengungkapkan, adanya persaingan global dalam bidang politik, hukum dan keamanan yang terjadi dalam bentuk ancaman proxy war. Terlebih, perkembangan teknologi informasi membuat meningkatnya penggunaan internet dan smartphone.
Dengan fenomena ini sehingga menimbulkan ancaman infiltrasi melalui dunia maya dan telekomunikasi serta informasi atau cyber war. Lalu potensi aliran ekstrim, radikalisme, terorisme dan fundamentalisme yang semakin meningkat dengan provokasi dan infiltrasi dari luar negeri ke dalam negeri juga perlu diwaspadai.
Contohnya ISIS, jaringan teroris pimpinan Santoso serta kelompok bersenjata dari luar negeri yang mengancam warga negara Indonesia. Adapun ancaman dari dalam negeri yakni perkembangan aliran ekstrim kiri yang terus meningkat dengan berbagai paham antipancasila seperti komunisme.
Sengketa di area perbatasan pun dianggapnya perlu diantisipasi. Ancaman dari dalam negeri lainnya adalah pelaksanaan Pilkada Serentak 2017, 2018 dan pelaksanaan Pemilu Serentak 2019.
"Potensi konflik sosial dan intoleransi, kejahatan yang terorganisir serta kondisi ekonomi yang masih rentan, apalagi diberlakukannya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) dan fluktuasi nilai tukar rupiah, pertumbuhan ekonomi yang berhubungan dengan pembangunan infrastruktur dan kurangnya pasokan kebutuhan pokok," ujar Budi Gunawan di Ruang Rapat Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/9/2016).
Dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sebagai calon Kepala BIN, Budi Gunawan mengatakan, ancaman dari eksternal itu mencakup skala global dengan ketegangan di berbagai wilayah.
Di antaranya ketegangan Amerika Serikat (AS) dan Rusia, ketegangan di Laut China Selatan, ketegangan di Semenanjung Korea, gejolak di Turki dan konflik Timur Tengah serta di Amerika Selatan.
Di samping itu, hegemoni ekonomi juga dinilainya perlu diwaspadai. Menurut BG, hegemoni itu dapat diselesaikan melalui forum kerja sama ekonomi antarnegara.
Budi Gunawan mengungkapkan, adanya persaingan global dalam bidang politik, hukum dan keamanan yang terjadi dalam bentuk ancaman proxy war. Terlebih, perkembangan teknologi informasi membuat meningkatnya penggunaan internet dan smartphone.
Dengan fenomena ini sehingga menimbulkan ancaman infiltrasi melalui dunia maya dan telekomunikasi serta informasi atau cyber war. Lalu potensi aliran ekstrim, radikalisme, terorisme dan fundamentalisme yang semakin meningkat dengan provokasi dan infiltrasi dari luar negeri ke dalam negeri juga perlu diwaspadai.
Contohnya ISIS, jaringan teroris pimpinan Santoso serta kelompok bersenjata dari luar negeri yang mengancam warga negara Indonesia. Adapun ancaman dari dalam negeri yakni perkembangan aliran ekstrim kiri yang terus meningkat dengan berbagai paham antipancasila seperti komunisme.
Sengketa di area perbatasan pun dianggapnya perlu diantisipasi. Ancaman dari dalam negeri lainnya adalah pelaksanaan Pilkada Serentak 2017, 2018 dan pelaksanaan Pemilu Serentak 2019.
"Potensi konflik sosial dan intoleransi, kejahatan yang terorganisir serta kondisi ekonomi yang masih rentan, apalagi diberlakukannya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) dan fluktuasi nilai tukar rupiah, pertumbuhan ekonomi yang berhubungan dengan pembangunan infrastruktur dan kurangnya pasokan kebutuhan pokok," ujar Budi Gunawan di Ruang Rapat Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/9/2016).
(maf)
