Tanpa Pertanyaan, Golkar Dukung Penuh BG Jadi Kepala BIN
A
A
A
JAKARTA - Fraksi Partai Golkar mendukung Komjen Pol Budi Gunawan (BG) sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) tanpa mengajukan pertanyaan dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi I DPR hari ini.
Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan, Fraksi Golkar mendukung Budi Gunawan selama tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar dan sebagai dukungan untuk mengawal kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Fraksi Partai Golkar merasa tidak perlu lagi mendalami visi dan misi Pak BG, karena kapabilitasnya yang tidak perlu diragukan, selain sudah pernah diterima di paripurna DPR tempo hari dalam fit and proper test Kapolri," ujar Bobby di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/9/2016).
Dikatakannya, Golkar hanya mengingatkan perlunya dukungan semua stakeholder pada BIN yang akan dipimpin Budi Gunawan, baik dari wewenang dan anggaran. Hal demikian untuk merespons tantangan radikalisme, terorisme, proxy war dan juga kemampuan digital intelligence terkini.
"Sesuai UU 17 Tahun 2011, DPR memberi pertimbangan terhadap calon dan sesuai dengan Pasal 39 dan 40. Di mana BIN sebagai koordinator intelijen negara, paparan visi dan misi BG terhadap program tersebut sangat baik. Sehingga beliau layak menjadi Kepala Badan Intelijen yang baru tanpa catatan," pungkasnya.
Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan, Fraksi Golkar mendukung Budi Gunawan selama tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar dan sebagai dukungan untuk mengawal kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Fraksi Partai Golkar merasa tidak perlu lagi mendalami visi dan misi Pak BG, karena kapabilitasnya yang tidak perlu diragukan, selain sudah pernah diterima di paripurna DPR tempo hari dalam fit and proper test Kapolri," ujar Bobby di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/9/2016).
Dikatakannya, Golkar hanya mengingatkan perlunya dukungan semua stakeholder pada BIN yang akan dipimpin Budi Gunawan, baik dari wewenang dan anggaran. Hal demikian untuk merespons tantangan radikalisme, terorisme, proxy war dan juga kemampuan digital intelligence terkini.
"Sesuai UU 17 Tahun 2011, DPR memberi pertimbangan terhadap calon dan sesuai dengan Pasal 39 dan 40. Di mana BIN sebagai koordinator intelijen negara, paparan visi dan misi BG terhadap program tersebut sangat baik. Sehingga beliau layak menjadi Kepala Badan Intelijen yang baru tanpa catatan," pungkasnya.
(maf)