Fahri Kritik Keputusan Jokowi Terkait Inpres Pemotongan Anggaran

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Intruksi Presiden (Inpres) tentang pemotongan anggaran di sejumlah kementerian dan lembaga, pemotongan itu dilakukan untuk penghematan anggaran.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, Inpres‎ Nomor 8 Tahun 2016 sebagai payung hukum penghematan anggaran dianggap tidak tepat.

‎"Kalau inpres itu keluar, pertama-tama rawan gugatan dan menciptakan ketidakpastian hukum," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (6/9/2016).

Fahri mengaku heran, Presiden Jokowi kerap mengeluarkan keputusan yang dinilai melanggar hukum seperti keputusan pemotongan anggaran.

Menurutnya penggunaan uang negara melalui mekanisme APBN yang sudah disepakati dan melalui instrumen undang-undang, sehingga pemerintah tak bisa bertindak sendiri.

"Jadi terus terang saya menyayangkan sekali keputusan presiden, ngatur-ngatur anggaran pake Inpres kayak gitu bahaya sekali. Ini preseden yang buruk bagi kita‎," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menerbitkan Inpres Nomor 8 Tahun 2016 tentang penghematan anggaran kementerian dan lembaga. Setidaknya tercatat ada 87 kementerian dan lembaga yang tercantum dalam Inpres tersebut. Namun tiga lembaga di Parlemen yakni DPR, MPR dan DPD aman dari penghematan itu.