PSI Usulkan Empat Poin Perbaikan untuk Penguatan DPD
Senin, 05 September 2016 - 10:07 WIB
PSI Usulkan Empat Poin Perbaikan untuk Penguatan DPD
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menyatakan parlemen bukan hanya representasi kepentingan politik yang diwakili oleh keberadaan fraksi-fraksi di DPR. Karena itu, fraksi-fraksi di DPR harus bisa memahami pentingnya penguatan kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
"Indonesia bahkan jauh lebih dalam dan mengakar adalah representasi dari wilayah teritorial yang secara administratif terbagi ke dalam 34 Provinsi dan kini tercermin dari keberadaan DPD," ujar Grace Natalie melalui rilis yang diterima Sindonews, Senin (5/9/2016).
Menurut Grace, secara singkat bisa dikatakan jika partai politik (Parpol) adalah representasi dari ideologi dan kepentingan politik warga negara. Karena itu, DPD harusnya merupakan representasi dari warna-warni identitas nasional yang membentuk keindonesiaan.
Keberadaan lembaga DPD RI, jika ditarik mundur, justru adalah pondasi utama yang tercermin dari semangat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Pada saat itu yang bersumpah adalah perwakilan Jong Java, Jong Sumatera, Jong Celebes, dan lain-lain, meski mereka berlatar belakang ideologi berbeda.
"Hebatnya mereka memiliki mimpi yang sama tentang sebuah bangsa baru bernama Indonesia. Jadi jika bicara tentang penguatan DPD, maka yang paling utama adalah peran dalam menjaga persatuan dan identitas nasional," jelasnya.
Grace memandang, dalam hal ini posisi peran penting DPD tidak terbantahkan. Tinggal bagaimana ini tidak berhenti menjadi sekadar jargonistik.
Lebih jauh, dia menilai ada empat perubahan mendasar yang harus dilakukan untuk mendukung peran dan fungsi DPD agar mampu menjalankan perannya. Pertama, memberikan kewenangan untuk menjadi mitra strategis presiden dalam menyusun RAPBN.
"Terutama peran aktif dalam Musrembang dari tingkat desa sampai menjadi RAPJM dan RAPJP. Hal ini untuk memastikan agar anggaran nasional sudah merupakan representasi semua kelompok dan teritori di Indonesia. Tidak hanya menjadi representasi kepentingan politik," tutur Grace.
Kedua, memberikan kewenangan kontrol dan intervensi terhadap Peraturan dan Kebijakan Daerah yang tidak sesuai dengan identitas dan nilai kebangsaan Indonesia.
Yang ketiga, setiap tahun menerbitkan sebuah dokumen laporan kebangsaan Indonesia yang menjadi rujukan semua lembaga pemerintah dan nonpemerintah. Dokumen ini wajib menyertakan data-data kuantitatif mengenai indikator-indikator arah pembangunan nasional, capaian kepentingan nasional, ancaman nasional dan rumusan strategi nasional.
"Laporan ini akan menjadi rujukan penting bagi presiden dan DPR, bahkan kalangan usaha untuk menyusun program kerja tahunan. Dokumen terkait harus diterbitkan setiap akhir tahun," ucap Grace.
Keempat, keanggotaan DPD harus juga memikirkan representasi kaum rentan, yang tidak akan mungkin melalui proses pemilihan yakni, perwakilan adat, perwakilan aliran kepercayaan, perwakilan kaum difabel, perwakilan pensiunan PNS/TNI/POLRI.
"Dengan empat langkah itu, maka Parlemen akan hadir bukan lagi sekedar penjahit, tapi menjadi benang utama kebangsaan Indonesia. Tanpa itu maka jalannya gerak kebangsaan Indonesia akan jauh ditinggalkan oleh indikator-indikator ekonomi dan sosial lainnya," tandasnya
Karena itu, tambah Grace, PSI akan menjadi parpol pertama yang akan mengusulkan dan mengawal penguatan lembaga DPD. "Demi kokohnya kehidupan kebangsaan Indonesia dalam konteks Bhineka Tunggal Ika di masa mendatang," tutupnya.
"Indonesia bahkan jauh lebih dalam dan mengakar adalah representasi dari wilayah teritorial yang secara administratif terbagi ke dalam 34 Provinsi dan kini tercermin dari keberadaan DPD," ujar Grace Natalie melalui rilis yang diterima Sindonews, Senin (5/9/2016).
Menurut Grace, secara singkat bisa dikatakan jika partai politik (Parpol) adalah representasi dari ideologi dan kepentingan politik warga negara. Karena itu, DPD harusnya merupakan representasi dari warna-warni identitas nasional yang membentuk keindonesiaan.
Keberadaan lembaga DPD RI, jika ditarik mundur, justru adalah pondasi utama yang tercermin dari semangat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Pada saat itu yang bersumpah adalah perwakilan Jong Java, Jong Sumatera, Jong Celebes, dan lain-lain, meski mereka berlatar belakang ideologi berbeda.
"Hebatnya mereka memiliki mimpi yang sama tentang sebuah bangsa baru bernama Indonesia. Jadi jika bicara tentang penguatan DPD, maka yang paling utama adalah peran dalam menjaga persatuan dan identitas nasional," jelasnya.
Grace memandang, dalam hal ini posisi peran penting DPD tidak terbantahkan. Tinggal bagaimana ini tidak berhenti menjadi sekadar jargonistik.
Lebih jauh, dia menilai ada empat perubahan mendasar yang harus dilakukan untuk mendukung peran dan fungsi DPD agar mampu menjalankan perannya. Pertama, memberikan kewenangan untuk menjadi mitra strategis presiden dalam menyusun RAPBN.
"Terutama peran aktif dalam Musrembang dari tingkat desa sampai menjadi RAPJM dan RAPJP. Hal ini untuk memastikan agar anggaran nasional sudah merupakan representasi semua kelompok dan teritori di Indonesia. Tidak hanya menjadi representasi kepentingan politik," tutur Grace.
Kedua, memberikan kewenangan kontrol dan intervensi terhadap Peraturan dan Kebijakan Daerah yang tidak sesuai dengan identitas dan nilai kebangsaan Indonesia.
Yang ketiga, setiap tahun menerbitkan sebuah dokumen laporan kebangsaan Indonesia yang menjadi rujukan semua lembaga pemerintah dan nonpemerintah. Dokumen ini wajib menyertakan data-data kuantitatif mengenai indikator-indikator arah pembangunan nasional, capaian kepentingan nasional, ancaman nasional dan rumusan strategi nasional.
"Laporan ini akan menjadi rujukan penting bagi presiden dan DPR, bahkan kalangan usaha untuk menyusun program kerja tahunan. Dokumen terkait harus diterbitkan setiap akhir tahun," ucap Grace.
Keempat, keanggotaan DPD harus juga memikirkan representasi kaum rentan, yang tidak akan mungkin melalui proses pemilihan yakni, perwakilan adat, perwakilan aliran kepercayaan, perwakilan kaum difabel, perwakilan pensiunan PNS/TNI/POLRI.
"Dengan empat langkah itu, maka Parlemen akan hadir bukan lagi sekedar penjahit, tapi menjadi benang utama kebangsaan Indonesia. Tanpa itu maka jalannya gerak kebangsaan Indonesia akan jauh ditinggalkan oleh indikator-indikator ekonomi dan sosial lainnya," tandasnya
Karena itu, tambah Grace, PSI akan menjadi parpol pertama yang akan mengusulkan dan mengawal penguatan lembaga DPD. "Demi kokohnya kehidupan kebangsaan Indonesia dalam konteks Bhineka Tunggal Ika di masa mendatang," tutupnya.
(kri)
