Angkat Kembali Arcandra, Beban Politik Jokowi Makin Berat
A
A
A
JAKARTA - Jika Arcandra Tahar kembali diangkat menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), beban politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipastikan bakal semakin berat. Pasalnya, wacana dorongan Arcandra kembali menjabat menteri ESDM ditunggangi banyak kepentingan.
Menurut Direktur Survei & Polling Indonesia (SPIN) Igor Dirgantara, ?sangat sulit diterima akal sehat oleh publik jika Arcandra dilantik lagi sebagai menteri ESDM. Dia menilai, sekalipun Arcandra memiliki kompetensi tinggi, namun yang dibutuhkan pemerintah layaknya orang profesional yang bisa memberikan solusi untuk bangsa, tanpa merusak kredibilitas Pemerintahan Jokowi.
Presiden Jokowi pun disarankan melakukan kalkulasi politik secara cermat (cost-benefit consideration) agar tidak terjadi kegaduhan yang beresiko tinggi dan berakibat fatal bagi pemerintahan.
"Persoalan Arcandra bukan hanya di tataran politisi saja, tapi ini menjadi sudah menjadi domain rakyat awam juga. Ini masalah nasionalisme, masih banyak anak bangsa lainnya di bidang yang sama dengan dedikasi jauh lebih baik dari Arcandra," katanya saat dihubungi, Minggu (4/9/2016).
Padahal saat Jokowi memberhentikan Arcandra Tahar karena dwi kewarganegaraan, kewibawaan dan kredibilitas orang nomor satu itu juga sangat positif dan mencapai titik indeks yang terbaik selama ini. Dosen politik Universitas Jayabaya ini? mengatakan, apapun alasannya wacana mengangkat kembali Arcandra adalah kesalahan kedua yang sangat fatal.
Karena sudah terbukti Jokowi menerima bisikan atau tekanan dari orang sekelilingnya yang salah besar dalam memberikan rekomendasi.
"Kasihan Pak Jokowi, wacana seperti ini berpotensi gaduh dan menjadi beban berat bagi kewibawaan dan kredibilitas pemerintahan Jokowi," katanya.
Menurut Direktur Survei & Polling Indonesia (SPIN) Igor Dirgantara, ?sangat sulit diterima akal sehat oleh publik jika Arcandra dilantik lagi sebagai menteri ESDM. Dia menilai, sekalipun Arcandra memiliki kompetensi tinggi, namun yang dibutuhkan pemerintah layaknya orang profesional yang bisa memberikan solusi untuk bangsa, tanpa merusak kredibilitas Pemerintahan Jokowi.
Presiden Jokowi pun disarankan melakukan kalkulasi politik secara cermat (cost-benefit consideration) agar tidak terjadi kegaduhan yang beresiko tinggi dan berakibat fatal bagi pemerintahan.
"Persoalan Arcandra bukan hanya di tataran politisi saja, tapi ini menjadi sudah menjadi domain rakyat awam juga. Ini masalah nasionalisme, masih banyak anak bangsa lainnya di bidang yang sama dengan dedikasi jauh lebih baik dari Arcandra," katanya saat dihubungi, Minggu (4/9/2016).
Padahal saat Jokowi memberhentikan Arcandra Tahar karena dwi kewarganegaraan, kewibawaan dan kredibilitas orang nomor satu itu juga sangat positif dan mencapai titik indeks yang terbaik selama ini. Dosen politik Universitas Jayabaya ini? mengatakan, apapun alasannya wacana mengangkat kembali Arcandra adalah kesalahan kedua yang sangat fatal.
Karena sudah terbukti Jokowi menerima bisikan atau tekanan dari orang sekelilingnya yang salah besar dalam memberikan rekomendasi.
"Kasihan Pak Jokowi, wacana seperti ini berpotensi gaduh dan menjadi beban berat bagi kewibawaan dan kredibilitas pemerintahan Jokowi," katanya.
(mhd)