Polri Minta Kemenkumham Beri CCTV Pertemuan Freddy-Haris

Jum'at, 12 Agustus 2016 - 16:15 WIB
Polri Minta Kemenkumham...
Polri Minta Kemenkumham Beri CCTV Pertemuan Freddy-Haris
A A A
JAKARTA - Mabes Polri meminta bantuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam mengusut keterangan Freddy Budiman yang disampaikan kepada Koordinator Kontras, Haris Azhar.

Polri meminta Kemenkumham memberikan rekaman closed circuit television (CCTV) pertemuan antara terpidana perkara narkoba yang telah dieksekusi mati itu dengan Haris Azhar, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, 2014 silam.

"Dengan adanya informasi itu tentu kita akan tanyakan, kita akan kroscek, kita akan minta bantuan Kemenkumham," tutur Inspektur Pengawasan Umum Polri Inspektur Jenderal Polisi Dwi Priyatno di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Jumat (12/8/2106).

Menurut dia, permintaan rekaman CCTV kepada Kemenkumham merupakan hal wajar untuk menyelidiki keterkaitan Haris Azhar terkait kedatangnnya ke Lapas Nusakambangan.

"Katakanlah fakta Pak Haris memang datang ke sana, kemudian berbicara tapi isinya kan kita tidak tahu apa yang disampaikan," ungkapnya.

Menjelang eksekusi mati Freddy Budiman, Haris mengungkap pertemuannya dengan terpidana mati kasus narkoba itu di Lapas Nusakambangan 2014 silam.

Dalam pernyataan yang tersebar di media sosial, Haris mengungkapkan Freddy sempat mengaku pernah memberikan uang kepada oknum di Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan TNI.
(dam)
Berita Terkait
Kriminolog UI: Hukuman...
Kriminolog UI: Hukuman Percobaan 10 Tahun Cukup untuk Rehabilitasi Terpidana
Pakar Hukum Minta Pengadilan...
Pakar Hukum Minta Pengadilan di Indonesia Hindari Vonis Mati
Oknum Polisi Terdakwa...
Oknum Polisi Terdakwa Narkoba Dituntut Mati
Saudi Hapus Hukuman...
Saudi Hapus Hukuman Mati Anak di Bawah Umur
KUHP Baru Berikan Potongan...
KUHP Baru Berikan Potongan Hukuman Terpidana Mati Jika Berkelakuan Baik
Kontras: Perlu Tolak...
Kontras: Perlu Tolak Ukur Objektif Sebelum Hukuman Mati Dijatuhkan
Berita Terkini
DKPP Pecat Ketua Bawaslu...
DKPP Pecat Ketua Bawaslu Kabupaten Tambrauw karena Terbukti Masih Berstatus ASN
KPK Ungkap Tahapan yang...
KPK Ungkap Tahapan yang Harus Dilalui untuk Ekstradisi Tersangka E-KTP Paulus Tannos
Terima Kunjungan Sekjen...
Terima Kunjungan Sekjen ICAPP, PKB Perkuat Jembatan Diplomasi Politik dengan Korsel
Desak DPR Segera Bahas...
Desak DPR Segera Bahas Revisi UU Pemilu, Perindo: Libatkan Partai Nonparlemen
Prediksi Ada Reshuffle,...
Prediksi Ada Reshuffle, Pengamat: Prabowo Butuh Menteri Eksekutor dan Komunikator Ulung
Revisi UU Pemilu Belum...
Revisi UU Pemilu Belum Dibahas, Golkar Usul Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol
Infografis
7 Kombes Pecah Bintang...
7 Kombes Pecah Bintang Jadi Brigjen Dalam Mutasi Polri Januari 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved