Curhatan Freddy Budiman, Kontras Sentil Bea Cukai & Kemenkum HAM
Rabu, 10 Agustus 2016 - 17:43 WIB
Curhatan Freddy Budiman, Kontras Sentil Bea Cukai & Kemenkum HAM
A
A
A
JAKARTA - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar menyinggung pihak Bea Cukai dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) yang dinilainya tidak terganggu dengan curhatan gembong narkoba Freddy Budiman.
Dalam curhatannya, Freddy menyebut ada oknum Bea Cukai yang terlibat dalam bisnis narkoba yang dilakoninya. Sindiran Haris bermula saat dia harus mondar-mandir menemui perwakilan TNI, Polri dan BNN, untuk mengklarifikasi apa yang disampaikan Freddy.
"Sementara saya mondar-mandir, Bea Cukai dan Kemenkum HAM adem ayem saja," kata Haris dalam sebuah konferensi pers di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (10/8/2016).
"BNN, TNI dan Polri sudah berinteraksi dengan saya. Bea Cukai sepertinya tidak merasa terganggu. Sementara Kemenkum HAM sepertinya menutup diri dan agak ketakutan," imbuh Haris.
(Baca juga: Polri Minta Waktu Tiga Bulan Usut Curhatan Freddy Budiman)
Karenanya, Haris mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk tim independen yang bisa mengakomodir tim yang telah dibentuk oleh Polri, TNI dan BNN. Tim bentukan presiden itu diharapkan bisa melihat sistem besar yang menyelubungi peredaran narkoba tetap tidak akan terungkap.
"Tim dari Mabes Polri, TNI bisa mencari fakta-fakta di internal tiap lembaga, tim presiden bisa melihat koneksinya," tandas Haris.
Dalam curhatannya, Freddy menyebut ada oknum Bea Cukai yang terlibat dalam bisnis narkoba yang dilakoninya. Sindiran Haris bermula saat dia harus mondar-mandir menemui perwakilan TNI, Polri dan BNN, untuk mengklarifikasi apa yang disampaikan Freddy.
"Sementara saya mondar-mandir, Bea Cukai dan Kemenkum HAM adem ayem saja," kata Haris dalam sebuah konferensi pers di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (10/8/2016).
"BNN, TNI dan Polri sudah berinteraksi dengan saya. Bea Cukai sepertinya tidak merasa terganggu. Sementara Kemenkum HAM sepertinya menutup diri dan agak ketakutan," imbuh Haris.
(Baca juga: Polri Minta Waktu Tiga Bulan Usut Curhatan Freddy Budiman)
Karenanya, Haris mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk tim independen yang bisa mengakomodir tim yang telah dibentuk oleh Polri, TNI dan BNN. Tim bentukan presiden itu diharapkan bisa melihat sistem besar yang menyelubungi peredaran narkoba tetap tidak akan terungkap.
"Tim dari Mabes Polri, TNI bisa mencari fakta-fakta di internal tiap lembaga, tim presiden bisa melihat koneksinya," tandas Haris.
(maf)
