PDIP Dukung Pembentukan Pansus Vaksin Palsu
Minggu, 17 Juli 2016 - 19:02 WIB
PDIP Dukung Pembentukan Pansus Vaksin Palsu
A
A
A
JAKARTA - Komisi IX DPR mewacanakan dibentuknya panitia khusus (pansus) untuk mengusut kasus vaksin palsu. Pansus tidak hanya melibatkan Komisi IX yang membidangi urusan kesehatan, tapi juga Komisi III yang menangani bidang hukum.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu mendukung wacana pembentukan pansus untuk membongkar kasus vaksin palsu.
"Saya setuju, harus ada pansus vaksin palsu dan peredaran obat-obatan palsu. Bagaimanapun ini dampaknya meluas bagi masyarakat, baik kaya maupun miskin," kata Masinton di Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (17/7/2016). (Baca juga: Tersangka Kasus Vaksin Palsu Terus Bertambah)
Menurut dia, jika nanti pansus vaksin palsu terbentuk maka fokus kerjanya tidak hanya pada sektor kesehatan. Dia mengharapkan pansus juga menyentuh aspek penegakan hukum bagi pengedar dan pengguna vaksin palsu.
"Kita harap DPR bisa merealisasikan pansus ini dan bisa melakukan penyelidikan terhadap jaringan pengedar vaksin dan obat palsu yang selama ini disalahgunakan oknum dokter dan rumah sakit," ucap Masinton.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu mendukung wacana pembentukan pansus untuk membongkar kasus vaksin palsu.
"Saya setuju, harus ada pansus vaksin palsu dan peredaran obat-obatan palsu. Bagaimanapun ini dampaknya meluas bagi masyarakat, baik kaya maupun miskin," kata Masinton di Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (17/7/2016). (Baca juga: Tersangka Kasus Vaksin Palsu Terus Bertambah)
Menurut dia, jika nanti pansus vaksin palsu terbentuk maka fokus kerjanya tidak hanya pada sektor kesehatan. Dia mengharapkan pansus juga menyentuh aspek penegakan hukum bagi pengedar dan pengguna vaksin palsu.
"Kita harap DPR bisa merealisasikan pansus ini dan bisa melakukan penyelidikan terhadap jaringan pengedar vaksin dan obat palsu yang selama ini disalahgunakan oknum dokter dan rumah sakit," ucap Masinton.
(dam)
