YLKI Sebut Pihak RS Diduga Ikut Terlibat Peredaran Vaksin Palsu
Sabtu, 16 Juli 2016 - 20:01 WIB
YLKI Sebut Pihak RS Diduga Ikut Terlibat Peredaran Vaksin Palsu
A
A
A
JAKARTA - Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, peredaran vaksin palsu di rumah sakit (rs) bukan dilakukan oleh oknum melainkan corporate atau perusahaan.
"Artinya manajemen RS sudah terlibat dalam pemalsuan vaksin itu," kata Tulus di Menteng, Jakarta, Sabtu (16/7/2016).
Hal tersebut dilontarkan Tulus karena dalam pengadaan vaksin tidak mungkin melibatkan dokter dan perawat tanpa sepengetahuan manajemen RS.
"Kalaupun ada berarti quality control RS tersebut tidak benar. Ada masalah yang harus dilakukan menyangkut pengadaan barang," ucapnya.
Tulus menjelaskan, dalam peredaran vaksin palsu ini sebenarnya para pelaku tidak banyak yang terlibat sehingga dapat dengan mudah membedakan mana yang terlibat dan yang tidak terlibat.
"Pemainnya kan tidak banyak, jadi pihak RS taulah rekan-rekan yang legal dan rekan-rekan yang ilegal," katanya.
Walaupun begitu, dari distribusi pemerintah juga harus tetap melakukan pengawasan terhadap pengadaan vaksin sehingga tidak akan muncul kembali peredaran vaksin palsu.
"Itu pun pihak RS tidak boleh mengambil risiko dengan mengambil vaksin palsu tanpa rekanan yang jelas," tuturnya.
"Artinya manajemen RS sudah terlibat dalam pemalsuan vaksin itu," kata Tulus di Menteng, Jakarta, Sabtu (16/7/2016).
Hal tersebut dilontarkan Tulus karena dalam pengadaan vaksin tidak mungkin melibatkan dokter dan perawat tanpa sepengetahuan manajemen RS.
"Kalaupun ada berarti quality control RS tersebut tidak benar. Ada masalah yang harus dilakukan menyangkut pengadaan barang," ucapnya.
Tulus menjelaskan, dalam peredaran vaksin palsu ini sebenarnya para pelaku tidak banyak yang terlibat sehingga dapat dengan mudah membedakan mana yang terlibat dan yang tidak terlibat.
"Pemainnya kan tidak banyak, jadi pihak RS taulah rekan-rekan yang legal dan rekan-rekan yang ilegal," katanya.
Walaupun begitu, dari distribusi pemerintah juga harus tetap melakukan pengawasan terhadap pengadaan vaksin sehingga tidak akan muncul kembali peredaran vaksin palsu.
"Itu pun pihak RS tidak boleh mengambil risiko dengan mengambil vaksin palsu tanpa rekanan yang jelas," tuturnya.
(maf)
