Soal Vaksin Palsu, Pemerintah Gagal Bikin Masyarakat Tenang
Sabtu, 16 Juli 2016 - 18:29 WIB
Soal Vaksin Palsu, Pemerintah Gagal Bikin Masyarakat Tenang
A
A
A
JAKARTA - Harapan Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moeloek mengumumkan daftar rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang menerima vaksin palsu agar membuat masyarakat tenang.
"Tapi ternyata tidak. Ini akibat satgas (satuan tugas) enggak jalankan yang direkomendasikan Komisi IX DPR dalam rapat," kata Anggota Komisi IX DPR, Saleh Pertaonan Daulay saat diskusi Polemik SindoTrijayaFM, di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (16/7/2016).
Menurut Saleh, komisinya telah merekomendasikan satgas yang terdiri dari Kemenkes, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Bareskrim Mabes Polri untuk turun langsung ke rumah sakit pengguna vaksin palsu, untuk diinvestigasi.
"Tujuan penelitian investigasi, mereka (rumah sakit) sejak tahun berapa (menerima vaksin palsu). Harus pemerintah yang hadir di situ," ujarnya.
Selain itu, kemudian dalam investigasi tersebut ditanyakan soal data atau jumlah anak yang menggunakan vaksin palsu di situ. Dia berharap satgas memanggil langsung seluruh anak yang terpapar vaksin palsu tanpa menggunakan pembuktian sampling.
"Penting dilakukan pemanggilan menyeluruh karena pemerintah punya aparatnya kok," tambahnya.
"Tapi ternyata tidak. Ini akibat satgas (satuan tugas) enggak jalankan yang direkomendasikan Komisi IX DPR dalam rapat," kata Anggota Komisi IX DPR, Saleh Pertaonan Daulay saat diskusi Polemik SindoTrijayaFM, di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (16/7/2016).
Menurut Saleh, komisinya telah merekomendasikan satgas yang terdiri dari Kemenkes, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Bareskrim Mabes Polri untuk turun langsung ke rumah sakit pengguna vaksin palsu, untuk diinvestigasi.
"Tujuan penelitian investigasi, mereka (rumah sakit) sejak tahun berapa (menerima vaksin palsu). Harus pemerintah yang hadir di situ," ujarnya.
Selain itu, kemudian dalam investigasi tersebut ditanyakan soal data atau jumlah anak yang menggunakan vaksin palsu di situ. Dia berharap satgas memanggil langsung seluruh anak yang terpapar vaksin palsu tanpa menggunakan pembuktian sampling.
"Penting dilakukan pemanggilan menyeluruh karena pemerintah punya aparatnya kok," tambahnya.
(maf)
