Penerima Vaksin Palsu Terungkap, Masyarakat Diminta Tenang
Penerima Vaksin Palsu Terungkap, Masyarakat Diminta Tenang
A
A
A
JAKARTA - Masyarakat diminta tetap tenang menyikapi adanya 14 rumah sakit, enam bidan dan dua klinik yang terungkap menerima vaksin palsu. Masyarakat diminta percaya sepenuhnya kepada aparat kepolisian dalam menangani proses hukum menyangkut persoalan vaksin palsu tersebut.
Apalagi, sekarang ada satuan tugas (satgas) penanganan vaksin palsu. Satgas ini terdiri dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
"Kita berikan kesempatan mereka untuk bekerja," ujar anggota Komisi IX DPR SalehPartaonan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (15/7/2016).
Dia menjelaskan, masa tugas Satgas ini tersisa tiga bulan lagi. Masyarakat dipersilakan langsung menyampaikan tuntutan atau pertanyaannya kepada Satgas. Sementara menyangkut kesehatan, kata dia, masyarakat bisa menanyakan ke IDAI.
Dia menambahkan, mengenai persoalan hukum, masyarakat bisa menanyakannya ke Bareskrim Polri dan mengenai peredaran vaksin palsu bisa ditanyakan ke BPOM. (Baca: Jokowi Segera Kumpulkan Penegak Hukum Bahas Vaksin Palsu)
"Kan sudah lengkap, kita minta masyarakat tenang dan memberi kepercayaan dulu kepada pemerintah. Kita juga harus bersama-sama mengawasi, bukan hanya DPR, juga masyarakat pengawasan paling utama," tandasnya.
Apalagi, sekarang ada satuan tugas (satgas) penanganan vaksin palsu. Satgas ini terdiri dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
"Kita berikan kesempatan mereka untuk bekerja," ujar anggota Komisi IX DPR SalehPartaonan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (15/7/2016).
Dia menjelaskan, masa tugas Satgas ini tersisa tiga bulan lagi. Masyarakat dipersilakan langsung menyampaikan tuntutan atau pertanyaannya kepada Satgas. Sementara menyangkut kesehatan, kata dia, masyarakat bisa menanyakan ke IDAI.
Dia menambahkan, mengenai persoalan hukum, masyarakat bisa menanyakannya ke Bareskrim Polri dan mengenai peredaran vaksin palsu bisa ditanyakan ke BPOM. (Baca: Jokowi Segera Kumpulkan Penegak Hukum Bahas Vaksin Palsu)
"Kan sudah lengkap, kita minta masyarakat tenang dan memberi kepercayaan dulu kepada pemerintah. Kita juga harus bersama-sama mengawasi, bukan hanya DPR, juga masyarakat pengawasan paling utama," tandasnya.
(kur)
Explore More