Menkes Belum Mau Sebut Rumah Sakit Pengguna Vaksin Palsu
Menkes Belum Mau Sebut Rumah Sakit Pengguna Vaksin Palsu
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) enggan membeberkan daftar fasilitas kesehatan (faskes) atau rumah sakit pengguna vaksin palsu.
Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moeloek mengatakan, distribusi peredaran sekaligus daftar faskes atau rumah sakit pengguna vaksin palsu akan didapatkan dari Bareskrim Polri.
Nila mengakui, sejauh ini Kemenkes sudah mengantongi 14 nama rumah sakit dan enam orang yang terlibat dalam peredaran vaksin palsu itu. "Kita sudah dapatkan, tapi kami selaku satgas (satuan tugas) tentunya harus bersama-sama menjelaskan tentang hal ini," kata Nila di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/7/2016).
Dia menegaskan, Kemenkes akan mengambil langkah tegas yakni memberikan sanksi kepada fasilitas kesehatan atau rumah sakit pengguna vaksin palsu.
"Tapi kalau untuk terkena anak-anak itu sekarang kita harus menilai dulu bersama pakarnya dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) karena tidak semua vaksin diberikan palsu," ungkapnya.
Menurutnya, perlu pendataan yang baik sebelum memberikan vaksin ulang kepada mereka yang telah menggunakan vaksin palsu. "Ini yang kami telusuri. Itu yang kita namakan surveilans kepada rumah sakit yang sudah ditetapkan Bareskrim, di mana rumah sakit Itu memberikan vaksin palsu," pungkasnya.
Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moeloek mengatakan, distribusi peredaran sekaligus daftar faskes atau rumah sakit pengguna vaksin palsu akan didapatkan dari Bareskrim Polri.
Nila mengakui, sejauh ini Kemenkes sudah mengantongi 14 nama rumah sakit dan enam orang yang terlibat dalam peredaran vaksin palsu itu. "Kita sudah dapatkan, tapi kami selaku satgas (satuan tugas) tentunya harus bersama-sama menjelaskan tentang hal ini," kata Nila di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/7/2016).
Dia menegaskan, Kemenkes akan mengambil langkah tegas yakni memberikan sanksi kepada fasilitas kesehatan atau rumah sakit pengguna vaksin palsu.
"Tapi kalau untuk terkena anak-anak itu sekarang kita harus menilai dulu bersama pakarnya dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) karena tidak semua vaksin diberikan palsu," ungkapnya.
Menurutnya, perlu pendataan yang baik sebelum memberikan vaksin ulang kepada mereka yang telah menggunakan vaksin palsu. "Ini yang kami telusuri. Itu yang kita namakan surveilans kepada rumah sakit yang sudah ditetapkan Bareskrim, di mana rumah sakit Itu memberikan vaksin palsu," pungkasnya.
(maf)
Explore More