Menhan Kerahkan Sea Rider dan Drone Jaga Perairan Sulu
Menhan Kerahkan Sea Rider dan Drone Jaga Perairan Sulu
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) akan mengerahkan sea rider dan pesawat tanpa awak (drone) untuk menjaga perairan Sulu yang lokasinya berada di perbatasan tiga negara yakni, Indonesia, Malaysia dan Filipina.
Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengatakan, langkah itu sebagai upaya untuk menjaga keamanan perairan tersebut dari aksi penyanderaan oleh para perompak maupun kelompok bersenjata yang kerap mengganggu para nelayan maupun kapal yang melintas.
"Saya rasa enggak pakai KRI. Sesuai kebutuhan tapi paling bagus itu sea rider. Itu paling bagus karena lebih gesit, kemudian pakai drone untuk memantau apa ada kapal mendekat. Jadi betul-betul kita amankan," ujar Ryamizard saat menggelar bazaar murah di Kantor Kemenhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Rabu (22/6/2016).
Menurutnya upaya ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari pertemuan trilateral antara dirinya dengan Menhan Philipina Gazmin T. Voltaire dan Menhan Malaysia Dato’ Hishamuddin, di Manila, Philipina Senin, 20 Juni 2016.
"Mudah-mudahan kerja sama ini berjalan dengan baik, berarti kawasan di sana aman. Nah ini proses yang konkret. Artinya di laut Sulu yang lalu lintas kapal laut itu, diharapkan tidak terjadi penyanderaan," jelasnya.
Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu menyebutkan, ada lima poin yang disepakati oleh ketiga negara tersebut. Di antaranya, pembentukan koridor perlintasan bagi kapal-kapal yang akan berlayar.
Nantinya, kata dia, tentara dari masing-masing negara akan mengawal sampai ke perbatasan. "Koridor ini jalur yang harus di lewati enggak boleh tempat lain. Sebelum masuk jalur itu, ada patroli yang antar ke perbatasan. Nanti diperbatasan akan diterima Malaysia atau Filiphina. Inikan kapal ratusan makanya perlu dilatih. Kalau enggak dilatih, enggak bisa," ucapnya.
Dia menambahkan, ketiga negara juga sepakat membangun posko bersama tergantung lokasi kejadian sehingga saat ada kejadian, ketiga menteri pertahanan akan berkumpul merumuskan solusi. Setelah itu, pelaksanaan akan diserahkan kepada tentara masing-masing negara. (Baca: Sering Langgar Wilayah NKRI, Pemerintah Harus Kompak Hadapi China)
"Pada prinsipnya kan enggak boleh (masuk ke perairan negara lain), tapi kalau di depan mata ya kita koordinasi, kalau boleh kita ambil. paling tidak kalau ada apa-apa kita pakai drone. Jadi tidak ada yang lowong," ujarnya.
Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengatakan, langkah itu sebagai upaya untuk menjaga keamanan perairan tersebut dari aksi penyanderaan oleh para perompak maupun kelompok bersenjata yang kerap mengganggu para nelayan maupun kapal yang melintas.
"Saya rasa enggak pakai KRI. Sesuai kebutuhan tapi paling bagus itu sea rider. Itu paling bagus karena lebih gesit, kemudian pakai drone untuk memantau apa ada kapal mendekat. Jadi betul-betul kita amankan," ujar Ryamizard saat menggelar bazaar murah di Kantor Kemenhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Rabu (22/6/2016).
Menurutnya upaya ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari pertemuan trilateral antara dirinya dengan Menhan Philipina Gazmin T. Voltaire dan Menhan Malaysia Dato’ Hishamuddin, di Manila, Philipina Senin, 20 Juni 2016.
"Mudah-mudahan kerja sama ini berjalan dengan baik, berarti kawasan di sana aman. Nah ini proses yang konkret. Artinya di laut Sulu yang lalu lintas kapal laut itu, diharapkan tidak terjadi penyanderaan," jelasnya.
Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu menyebutkan, ada lima poin yang disepakati oleh ketiga negara tersebut. Di antaranya, pembentukan koridor perlintasan bagi kapal-kapal yang akan berlayar.
Nantinya, kata dia, tentara dari masing-masing negara akan mengawal sampai ke perbatasan. "Koridor ini jalur yang harus di lewati enggak boleh tempat lain. Sebelum masuk jalur itu, ada patroli yang antar ke perbatasan. Nanti diperbatasan akan diterima Malaysia atau Filiphina. Inikan kapal ratusan makanya perlu dilatih. Kalau enggak dilatih, enggak bisa," ucapnya.
Dia menambahkan, ketiga negara juga sepakat membangun posko bersama tergantung lokasi kejadian sehingga saat ada kejadian, ketiga menteri pertahanan akan berkumpul merumuskan solusi. Setelah itu, pelaksanaan akan diserahkan kepada tentara masing-masing negara. (Baca: Sering Langgar Wilayah NKRI, Pemerintah Harus Kompak Hadapi China)
"Pada prinsipnya kan enggak boleh (masuk ke perairan negara lain), tapi kalau di depan mata ya kita koordinasi, kalau boleh kita ambil. paling tidak kalau ada apa-apa kita pakai drone. Jadi tidak ada yang lowong," ujarnya.
(kur)
Explore More