Telat Antisipasi Harga

PEMERINTAH mengakui terlambat menangani persoalan harga daging sapi. Pengakuan itu dilontarkan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Lembong seusai menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara kemarin.

Letak masalahnya ternyata tak jauh dari koordinasi antarlembaga yang lemah, terbukti sejumlah pihak tidak menjalankan keputusan yang sudah diambil saat rapat koordinasi di tingkat Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian.

Keterlambatan para pembantu Presiden mengantisipasi harga daging sapi yang tak wajar menyambut bulan puasa memang sangat disayangkan. Pasalnya, Presiden Jokowi sudah mewanti-wanti agar segera diambil kebijakan mengamankan harga daging sapi untuk menghadapi Ramadan sejak beberapa bulan lalu.

Meski mengakui terlambat mengantisipasi harga daging sapi untuk bulan puasa, Mendag yang juga akrab dipanggil Tom tak ingin sepenuhnya kesalahan diletakkan pada pundak pemerintah. Dari sisi pedagang juga punya andil yang tak bisa disepelekan, yakni budaya pedagang yang masih tidak sehat dan berdampak pada kenaikan harga.

Para pedagang selalu mengejar keuntungan lebih besar terutama untuk momen-momen tertentu termasuk pada bulan puasa. Yang pasti, sekarang tinggal penyesalan mengapa pemerintah terlambat bergerak?

"Dengan sangat menyesal harus saya akui bahwa dalam pelaksanaannya tidak optimal," ujar Mendag Thomas Lembong seraya menegaskan untuk bertindak optimal dalam waktu yang singkat.

Untuk menstabilkan harga daging sapi, pemerintah telah memberi kesempatan kepada 10 perusahaan swasta untuk melakukan impor daging sapi sebanyak 23.200 ton.

Sayangnya, Mendag tidak bersedia merinci siapa saja perusahaan swasta yang mendapat kuota impor tersebut. Yang jelas, pemerintah menjamin bahwa perusahaan yang diberi kepercayaan mengelola impor daging sapi sudah memenuhi klasifikasi dengan komitmen penuh memenuhi pasokan daging sapi di pasar domestik.

Selain itu, pemerintah mengingatkan para importir tidak hanya bergantung pasokan daging sapi dari Australia, tetapi bisa membuka peluang dari negara lain sepanjang memenuhi syarat yang telah ditentukan pemerintah.

Persoalan harga daging sapi yang susah dikendalikan selama ini, bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak sesederhana yang dipikirkan masyarakat awam atau hanya sebatas persoalan pemerintah dan pedagang tetapi lebih luas dari itu.

Secara tegas, pihak KPPU menunjuk sumber utama persoalan terletak pada praktik kartel yang sudah berlangsung lama. Celakanya, praktik kartel itu membuat harga daging sapi terus melonjak.

Sedikitnya KPPU sudah menghukum 32 perusahaan penggemukan sapi (feedloter ) yang melakukan praktik kartel. Persekongkolan sejumlah perusahaan besar yang berprilaku kartel dalam bentuk penetapan harga secara sepihak untuk mendapatkan keuntungan yang besar.

Praktik kartel berdasarkan amatan pihak KPPU juga berlangsung untuk komoditi pangan lainnya. Kondisi tersebut harus dihentikan agar masyarakat tidak dirugikan. Sehubungan itu, KPPU telah menggandeng sejumlah lembaga di antaranya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memburu para mafia yang memainkan harga pangan.

Kedua lembaga tersebut sepakat untuk saling membantu dalam menangani mafia pangan untuk ditindaklanjuti secara bersama. Sejumlah titik rawan sektor pangan yang menjadi ajang praktik korupsi terletak pada pembuat kebijakan dan pelaku bisnis yang bergerak di sektor pangan.

Kembali kepada persoalan harga daging sapi yang tak terkendali, pemerintah telah membuka keran impor yang melibatkan selain dari badan usaha milik negara (BUMN) juga pihak swasta, untuk menekan harga daging sapi di bawah Rp 80.000 per kg.

Pertanyaannya bagaimana seandainya harga daging sapi tidak turun meski pasar sudah digelontorkan dengan daging sapi impor? Tak ada jalan lain, sebagaimana ditegaskan Mendag Thomas Lembong, adalah melacak pengeceran daging sapi sampai ke tingkat konsumen. Selama ini tak pernah dilakukan pengecekan di level konsumen.

Kita berharap pemerintah tak mengulangi kesalahan yang terjadi selama ini, ketika daging sapi impor masuk pasar karena tidak dikontrol para pedagang tidak menurunkan harga, akibatnya harga tetap tinggi dan celakanya tak ada pengecekan langsung kepada konsumen. Kita berharap dalam sepekan harga daging sapi bisa turun pada harga yang wajar. Dan, tidak ada kata terlambat.