Kontras Nilai Pemerintah Tak Pernah Mau Belajar dari Pengalaman
Selasa, 17 Mei 2016 - 04:03 WIB
Kontras Nilai Pemerintah Tak Pernah Mau Belajar dari Pengalaman
A
A
A
JAKARTA - Kepala Divisi Advokasi Hak Sipil dan Politik Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Putri Kanesia mempertanyakan tujuan pemerintah dalam hal ini Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam melakukan hukuman mati.
Menurut Putri, pemerintah tidak pernah mau belajar dari proses eksekusi mati gelombang sebelumnya yang cacat hukum dalam penerapannya. Proses hukuman mati dianggap cacat hukum lantaran terjadi unfair trial, minim penerjemah, minim penasihat hukum yang layak, serta kurangnya info yang disampaikan kepada pihak Kedubes menjelang pelaksanaan eksekusi.
"Saya pikir ini satu hal yang mesti digarisbawahi. Memang kalau melihat gelombang III ini mungkin agak sedikit berbeda dengan (eksekusi) sebelumnya," ujar Putri di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/5/2016).
Putri mengatakan, dalam eksekusi gelombang tiga yang akan dilaksanakan nanti, pihaknya tidak mendapatkan informasi yang detail dari Kejagung, khususnya menyangkut daftar list terpidana mati.
"Ini menyulitkan kami apakah nama-nama yang ada di dalam list telah menjalani proses dengan fair atau ada kejanggalan yang terjadi," ungkapnya.
Untuk itu, Kontras mewanti-wanti dan khawatir kasus yang menimpa terpidana asal Filipina, Mary Jane Fiesta Veloso akan terulang kembali, di mana terjadi kejanggalan proses hukum saat menjelang ekseskusi mati.
Menurutnya, pemerintah masih memiliki banyak waktu untuk menimbang ulang proses hukuman mati. Dia meminta presiden mencermati setiap kasus yang menjerat masing-masing terpidana.
"Kita misalnya lihat grasi, selama ini statmen dari Joko Widodo mengatakan tidak akan ada grasi dari terpidana narkoba. Saya pikir itu satu hal yang salah karena presiden enggak liat secara ril apakah kasus yang dikenakan terhadap terpidana mati itu memang betul atau tidak," pungkasnya.
Menurut Putri, pemerintah tidak pernah mau belajar dari proses eksekusi mati gelombang sebelumnya yang cacat hukum dalam penerapannya. Proses hukuman mati dianggap cacat hukum lantaran terjadi unfair trial, minim penerjemah, minim penasihat hukum yang layak, serta kurangnya info yang disampaikan kepada pihak Kedubes menjelang pelaksanaan eksekusi.
"Saya pikir ini satu hal yang mesti digarisbawahi. Memang kalau melihat gelombang III ini mungkin agak sedikit berbeda dengan (eksekusi) sebelumnya," ujar Putri di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/5/2016).
Putri mengatakan, dalam eksekusi gelombang tiga yang akan dilaksanakan nanti, pihaknya tidak mendapatkan informasi yang detail dari Kejagung, khususnya menyangkut daftar list terpidana mati.
"Ini menyulitkan kami apakah nama-nama yang ada di dalam list telah menjalani proses dengan fair atau ada kejanggalan yang terjadi," ungkapnya.
Untuk itu, Kontras mewanti-wanti dan khawatir kasus yang menimpa terpidana asal Filipina, Mary Jane Fiesta Veloso akan terulang kembali, di mana terjadi kejanggalan proses hukum saat menjelang ekseskusi mati.
Menurutnya, pemerintah masih memiliki banyak waktu untuk menimbang ulang proses hukuman mati. Dia meminta presiden mencermati setiap kasus yang menjerat masing-masing terpidana.
"Kita misalnya lihat grasi, selama ini statmen dari Joko Widodo mengatakan tidak akan ada grasi dari terpidana narkoba. Saya pikir itu satu hal yang salah karena presiden enggak liat secara ril apakah kasus yang dikenakan terhadap terpidana mati itu memang betul atau tidak," pungkasnya.
(kri)
